the real radio networks

MOU Di Tanda Tangani Antara Pemprov Sumsel dan Komnas HAM

Palembang – Komnas HAM akan evaluasi program berobat dan sekolah gratis di Sumatera Selatan. Program ini sendiri saat ini telah berjalan di Sumsel selama satu tahun. Untuk melaksanakan hal ini Komnas HAM bersama Pemprov Sumsel melakukan penandatangan MOU kerjasama yang dilakukan pada Kamis, (21/01) di Ruang Rapat Bina Praja Pemprov Sumsel.

Ketua Komnas HAM Ifdal Kasim mengatakan kerja sama ini dilakukan atas dasar penilaian bahwa pemprov Sumsel telah menjalankan program-program yang merupakan hak dasar manusia yaitu, Sekolah gratis SD – SMU negeri dan swasta, berobat gratis dari puskesmas Hingga RS. Cipto Mangukusuma dan RS. Harapan Kita Jakarta.

Selain itu Pemprov Sumsel juga sedang giat-giatnya menjalankan program rumah murah bagi PNS dan buruh yang akan diikuti oleh seluruh kabupaten dan kota di Sumsel. Dengan MOU ini maka pihaknya akan memantau langsung apakah program dasar ini telah mencapai sasaran atau belum.

“Peninjauan langsung ini sekaligus akan menjadi bahan evaluasi yang akan di samapikan kepada pemprov Sumsel” Kata Ifdal.

Kerjasama Komnas HAM dan Pemprov Sumsel juga menyangkut sosialisasi HAM di Sumsel terutama kepada Polisi Pamong Praja. Pihaknya menilai selama ini Pol PP telah menjadi sorotan atas tindakannya yang selalu melanggar HAM dalam hal tindakan penggusuran.

Sementara, Gubernur Sumsel Alex Noerdin menargetkan dalam 3 tahun mendatang program berobat dan sekolah gratis harus berjalan dengan baik. Hal yang sama juga dengan perumahan. Pihaknya menyambut baik rencana evaluasi Komnas HAM terhadap program-program Sumsel. (Fatur)

Terkendala Negosiasi Tarif dan Izin Transmisi

Palembang – PLTU mulut tambang 4 x 600 MW akan segera dibangun di Banko Tengah Muara Enim Sumatera Selatan. PLTU ini merupakan proyek transmisi Sumatera – Jawa yang terdiri dari 4 power plan.

Dari 4 power plan ini direncanakan 3 diantaranya akan menyuplay listrik pulau Jawa dan 1 power plan akan menyuplay Sumatera Selatan. PLTU ini akan dibangun oleh Chine Huadian Coorporation (CHC) yang akan berkolaborasi dengan perusahaan dalam negeri seperti PTBA, PLN dan PT. TAME.

Presiden Direktur CHC Ye Dejie saat audiensi dengan Gubernur Sumsel Alex Noerdin, Kamis (21/01) mengatakan proyek PLTU ini saat ini masih terkendala negosiasi tarif dengan PLN dan pembangunan transmisi untuk kawasan Sumsel. Transmisi ini akan melewati 5 Kota/ kabupaten Sumsel yaitu Muara Enim, Prabumulih, OKUT, OKU dan MURA.

“Pemprov sumsel diharapkan bisa membantu persoalan ini” kata Dejie

Dia juga menambahkam pembangunan PLTU Banko akan menelan anggaran 3,7 M US$ dengan lama pembangunan sekitar 47 bulan. Pembiayaan proyek PLTU ini menurutnya akan dibantu oleh China Development Bank.

Sementara itu, Gubernur Sumsel Alex Noerdin mempertanyakan komposisi saham sementara yang tidak melibatkan pemprov padahal soal pembangunan transmisi pasti akan melibatkan pemprov sumsel. Komposisi saham sementara diantaranya CHC 40,5%, PTBA, 40,5%, PLN 5%, TAME 4% dan pemkab Muara Enim 5 %. (Fatur)

PLTU Ombilin (sumber : cdqhk.files.wordpress.com)

Bus Trans Musi (Sumber : Sripoku.com)

Edi menjelaskan bahwa pihaknya telah mendapatkan kabar dari direktorat perhubungan darat bahwa tanggal 26 januari ini akan diadakan acara serah terima bantuan bus trans musi yang akan diserahkan langsung oleh menteri perhubungan di Jakarta. Edi juga menjelasakan bus bantuan tersebut akan diuji cobakan terlebih dahulu selama 1 munggu. Baru kemudian sekitar bulan Februari nanti akan dilaunching secara resmi untuk segera dilaksanakan.

Selain itu, terkait dengan masih beroperasional bus kota lainnya, Edi menjelaskan bus tersebut telah dibatasi masa izin operasionalnya sehingga kedepannya apabila bus tersebut masih ingin beroperasi, maka pihaknya telah mengalihkan rute operasionalnya. (Hazmin)

Fasilitas Negara Di Cabut

Palembang – Pejabat incumbent dilarang menggunakan fasilitas negara selama masa kampanye pilkada serentak di 5 Kabupaten di Sumsel. Masa kampanye sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 19 Mei hingga 01 Juni 2010.

Kabiro Otonomi Daerah Pemprov Sumsel Ahmad Rizali usai Rapat pilkada serentak Sumsel mengatakan fasilitas yang diperbolehkan hanyalah pengamanan karena terkait keselamatan pejabat negera sementara yang lainnya tidak perbolehkan.

Sementara bagi pejabat structural Instansi pemerintah menurut Ahmad Rizali harus mengundurkan diri dari jabatannya. Selain itu Ia menambahkan para incumbent juga harus membuat laporan kerja pertanggungjawaban (LKPJ) selama 5 tahun menjabat dan dipaparkan di siding paripurna DPRD masing-masing kabupaten.

Beberapa incumbent yang akan maju di Pilkada serentak 5 Juni mendatang adalah Mawardi Yahya (Bupati Ogan Ilir), Julius Nawawi (Bupati OKU), Herman Deru (Bupati OKUT), Muhtadin ( Bupati OKUS) dan Ridwan Mukti (Bupati MURA). (fatur)

PALEMBANG – Komisi I DPRD Sumsel, Rabu (20/1) menjadwalkan memanggila jajaran Direksi PTPN VII. Pemanggilan tersebut sebagai langkah penyelesaian sengketa pertanahan antara warga masyarakat dengan BUMN dibidang perkebunan.

Ketua Komisi I DPRD Sumsel Erza Saladin yang dihubungi mengatakan, sampai sekarang belum dipastikan siapa yang datang. Tetapi Erza mengharapkan yang datang adalah yang mereka minta, yakni jajaran Direksi PTPN VII.

“Direksi yang mana yang datang terserah, asal dapat membuat keputusan untuk menyelesaikan masalah,” ujar Erza.

Bila ternyata yang datang bukan jajaran direksi maka Komisi I menyatakan akan menolak mereka. Alasanya selama ini pertemuan yang terjadi pihak PTPN VII diwakili manajer distrik atau rayon. Secara umum Erza mengatakan pemanggilan terkait penyelesaian masalah sengketa. Diharapkan sengketa tidak terjadi lagi diwaktu mendatang.

Selain itu PTPN VII juga diminta segera memutuskan sikap dalam masalah sengketa tanah di Desa Sidomulyo Kabupaten Banyuasin. Masalahnya lahan di Desa Sidomulyo sudah jelas bersertifikat hak milik warga dan Jangan sampai kekuatan hukum yang sudah ada hilang dan masalah tidak selesai-selesai. (Jon/Sripoku)