Archive for the ‘ Goes For Easily Tax ’ Category

Ayo Jangan Telat Lapor SPT

PALEMBANG – Time Flies. Itu yang saya rasakan, tiba-tiba saja, talkshow bersama Direktorat Jendral Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung mencapai episode terakhirnya di tahun ini. Rabu (2/12) kemarin, hadir di studio Heru Sumanto dan Syafrianto, yang menjadi narasumber bincang-bincang tersebut, entah kenapa, 60 menit, terasa benar singkatnya. Padahal, (harus saya akui) bahwa menjadi host dalam talkshow sejenis ini, bukan hal yang ringan tentu saja.

Kali itu, talkshow pajak berputar mengenai SPT atau surat pemberitahuan yang harus disampaikan oleh wajib pajak mengenai harta kekayaan miliknya, maupun milik suatu badan. Untuk tahun ini, penyampaian SPT/Surat Pemberitahuan untuk wajib pajak orang pribadi akan jatuh tempo pada Akhir bulan Maret 2010, sementara untuk wajib pajak badan disampaikan selambat-lambatnya pada akhir April 2010.

Jika lewat dari situ? “Akan dikenakan denda,” ujar Heru. Denda yang dikenakan bagi wajib pajak pribadi dan badan tentu tidak sama. Tetapi ada juga yang menyamakan yakni terdapat dua denda. yaitu masing-masing denda keterlambatan membayar pajak, pemerintah akan memungut bunga keterlambatan 2% atas pajak terutang. “Sebetulnya tidak perlu memikirkan denda kalau melaporkannya tepat,” imbau Syafrianto.

Penyampaian SPT ini sederhana koq’. terdapat tiga jenis form SPT yakni 1770, 1700 S dan 1770 SS. S di situ stands for ‘Sederhana’, jadi kalau S nya satu berarti sederhana, kalau S nya dua berarti sangat sederhana. Pembagian form ini untuk memudahkan para pelapor SPT untuk mengklasifikasikan diri mereka masing-masing sesuai dengan kriteria penghasilan yang dimiliki. Kalaupun misalnya Anda masih bingung tentang ini, gampang aja, tinggal kring pajak di 500200. (vira)

Iklan

Pembetulan dan Permohonan Pajak

PALEMBANG – Kali ini saya akan menulis serius nih, karena akan menulis tentang pajak. Talkshow kemarin malam juga terasa sangat ‘dingin’ saya sempat beberapa kali mencandai dua narasumber saya, tapi mereka cuma ketawa-ketawa aja, setelahnya diam lagi, mungkin bawaan pekerjaan kali ya, terbiasa melakukan pemeriksaan pajak, jadinya serius gitu.

Pajak (4/11) membahas tema pembetulan, keberata, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan. dari sudut pandang wajib pajak, respon/tanggapan wajib pajak atas ketidaksesuaian terhadap produk hukum (STP,SKP,SPPT,STB<SK) yang diterbitkan atas namanya bisa bersifat pasif dengan cara tidak melakukan pelunasan, atau bersifat aktiv dengan melakukan permohonan untuk merubah produk hukum dimaksud melalui upaya hukum yang tersedia.

Dalam praktek sering terjadi dalam surat permohonan yang dibuat wajib pajak untuk menyatakan ketidaksetujuannya atas semua jenis produk hukum tersebut ditulis/dinyatakan sebagai permohonan keberatan, tetapi dalam administrasi perpajakan permohonan wajib pajak tersebut diklasifikasi ke dalam beberapa jenis permohonan yang didasarkan pada jenis produk hukum.

Apa saja sih, produk hukum yang dapat diajukan permohonan? ada banyak, jumlahnya ada 13 !.nah, jika profesional muda akan mengajukan permohonan pembetulan, maka yang harus disampaikan ke kantor DJP yang menerbitkan ketetapan yang diajukan permohonan dengan ketenuan yaitu satu permohonan untuk satu ketetapan pajak, diajukan secara tertulis, serta surat permohonan ditandatangai oleh wajib pajak.

nah, kalau misalnya anda ingin tahu lebih mendetail tentang permasalahan ini, silahkan anda akses di http://www.pajak.go.id….Dua narasumber malam itu, yaitu Yongki dan hari, dari DJP menghimbau agar proffesional muda dapat datang langsung ke kantor wilayah DJP Sum-sel dan Kep. Babep yang tempatnya dekat dengan Kantor Trijaya, yakni di depan kambang Iwak. (vira)

Pajak Untuk Mandiri

PALEMBANG- Eksetnsifikasi dan intesifikasi pajak oleh DJP tentu tak ada tujuan lain selain meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. hal ini tentu saja, agar supaya Indonesia dapat mandiri secara finansial. Eksetnsifikasi pajak dilakukan untuk menambah jumlah wajib pajak terdaftar dalam administrasi Ditjen Pajak dengan cara memberikan NPWP kepada calon wajib pajak. “Banyak cara kami lakukan selain sun set policy tempo hari, kami juga melakkan cara jemput bola, yakni mendatangi langsung calon wajib pajak melalui sosialisasi lewat berbagai media,” ujar Eko Hendarwin, Kepala seksi bimbingan konsultasi DJP Sum-sel dan Kepulauan bangka Belitung.

Selain Eko, hadir pula dua narasumber lain yaitu Heru Sumanto, Kepala seksi pengawasan dan konsultasi, Serta Wahyu hidayat, staff bimbingan konsultasi. Mereka menjelaskan tentang kegiatan yang telah dilakukan oleh DJP Sumsel dan Kep. Babel berkaitan dengan kegiatan ekstensifikasi seperti Program PANTAS (Pajak Antusias) yang merupakan pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak dan calon wajib pajak di tiap kelurahan pada lima kecamatan di kota Pangkalpinang.

“Juga diadakan tax goes to school, tax goes to campus serta sosialisasi dan membuka pendaftaran NPWP di tempat tempat tertentu untuk memudahkan calon wp tanpa perlu datang ke kantor pajak setempat,” ujar Heru.

Sementara itu, kegiatan intesifikasi yang merupakan kegiatan penggalian potensi pajak dari wajib pajak dengan pendekatan terintegrasi antara mapping, benchmaking, dan profiling. langkah yang dilakukan dalam kegiatan intensifikasi pajak ini seperti melakukan kegiatan permintaan data degan instansi terkait yang berhubungan dengan kegiatan dan usaha masyarakat, juga melakukan penggalian potensi pajak terhadap sektor sektor tertentu dan sektor unggulan seperti sektor perkebunan, sektor perdagangan, sektor pertambangan, dan sektor jasa konstruksi.

Sementara itu, untuk mendukung kegiatan intensifikasi Kanwil DJP Sumsel dan Kep Babel melakukan kegiatan Law Enforcement, melalui kegiatan pemeriksaan dan penagihan pajak, semua cara tentunya juga dilakukan secara persuasif. Tindakan pemblokiran, pencegahan, maupun penyitaan dilakukan untuk memberikan deterrent effect bagi wajib pajak atau penanggung pajak lainnya untuk segera melunasi tunggakan. (vira)

Pemeriksaan Pajak

PALEMBANG – Dalam proses pemeriksaan, biasanya pemeriksa pajak memerlukan dokumen-dokumen dan wajib pajak harus memenuhinya. Berdasarkan ketentuan sekarang permintaan tersebut harus dipenuhi dalam waktu tujuh hari setelah permintaan diajukan. Hal ini disampaikan oleh I Putu Sudarma, Kabid pemeriksaan, penagihan dan penyidikan pajak DJP Sum-Sel dan Kepulauan bangka Belitung. Putu menghimbau kepada para wajib pajak untuk menyimpan semua SPT selama 10 tahun. “Setelah 10 tahun, baru dibuang”.

Pemeriksaan pajak ini tidak hanya dilakukan oleh DJP saja, tetapi juga dapat berupa permintaan dari wajib pajak. Banyak wajib pajak yang meminta diperiksa. Sebagian beralasan untuk kepastian hukum (daripada diperiksa, misalnya, tujuh tahun kemudian), sebagian lagi karena diminta oleh calon investor atau bahkan untuk melakukan suatu tender. Tetapi sebagian besar tentu menghindari pemeriksaan pajak.

Tidak perlu takut atau menghindar ketika terjadi pemeriksaan pajak. Sikap yang kooperatif sangat diperlukan agar pemeriksa pajak dan wajib pajak dapat bersama-sama melakukan interpretasi terhadap dokumen-dokumen yang sedang diperiksa “Yang mengetahui secara utuh sebuah dokumen yang sedang diperiksa tentunya adalah si Wajib Pajak, untuk itulah, jika wajib pajak memberikan keterangan yang terang tanpa ada yang ditutup-tutupi, mengapa harus takut?, ” himbau Putu.

Ada beberapa alsan kenapa seorang wajib pajak diperiksa yakni : [1]. SPT Lebih Bayar, [2]. SPT Rugi, [3]. SPT tidak atau terlambat disampaikan, [4]. Memenuhi kriteria seleksi yang ditetapkan. [5]. Ada pengaduan dari masyarakat, yang terakhir adalah pemeriksaan tujuan lain misalnya untuk pemberian atau penghapusan NPWP. (vira)

Deadline PBB 2009

PALEMBANG- Deadline pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan akan jatuh tempo pada 30 September 2009, untuk itu, bagi anda yang belum mendapatkan SPPT, lakukan konfirmasi ke kelurahan atau langsung ke kantor layanan pajak. Hal ini disampaikan oleh Subhan, narasumber dari Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (6/8).

Melalui interaktif telepon, beberapa masyarakat disinyalir belum mendapatkan SPPT dikarenakan kurangnya koordinasi antara pusat dan daerah dalam hal penyampaian surat penagihan pajak tersebut. Hal ini akibat tidak seimbangnya fiskus dan pertumbuhan masyarakat. “Misalnya untuk tiga kelurahan, hanya ditangani oleh satu fiskus, sementara koordinasi antara DJP dan pemerintah daerah belum maksimal.”

Karena hal inilah, ke depan, ada wacana bahwa PBB ini akan diserahkan kepada daerah untuk pengolahan “PBB memang diwacanakan untuk dipungut oleh pemerintah daerah, yang saat ini masih dikhawatirkan adalah masuknya unsur politis dalam hal pemungutan PBB tersebut karena hal ini sangat terkait dengan kebijakan daerah masing-masing, jadi saat ini masih dalam tahap penggodokan.”

Kembali ke 30 September tadi, untuk Anda yang kelupaan membayar PBB per 30 September 2009, akan dikenakan sanksi yakni denda 2% per bulannya. Dihimbau juga oleh Subhan, untuk membayarkan PBB saat ini juga agar terhindar dari antrean pajak yang panjang “Saya heran juga, dimana-mana di Indonesia ini, kalau sudah deadline baru ramai-ramai bayar, padahal ini akan merepotkan wajib pajak sendiri.” (vira)

Manfaat Pajak

PALEMBANG – Masih belum banyak orang yang sadar apa sebetulnya manfaat pajak. “banyak sekali, karena 70 % pembiayaan negara ini asalnya dari pajak.” ujar Anggrah Warsono, kepala KPP Madya Palembang. Talkshow live mengenai manfaat pajak langsung dari Lobi The Jayakarta Daira Palembang, Rabu (15/07) pukul 19.00 berlangsung hanya satu jam saja, padahal tentu saja pemaparan manfaat pajak memerlukan waktu yang sangat banyak.

Menghadirkan juga Humas DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, Yunus Darmono. Apa manfaat pajak “Ya untuk bayar rumah sakit, membuat jalan, membuat sekolahan, menggaji polisi, menggaji pegawai negri,” ujar Anggarh, lalu dilanjutkan “Dan menggaji bapak juga kan,” ujar Saya. Diiyakan dengan santai oleh Anggrah.

Yunus Darmono sendiri sebagai Humas dari DJP memberikan kepada saya sebuah brosur mengenai apa – apa manfaat pajak yang dikomunikasikan lewat gambar-gambar “Sosialisasi mengenai manfaat ini tentu saja untuk mendorong masyarakat kita taat dan tau pajak.”. Hingga saat ini permasalahan yang dituntut oleh masyarakat adalah persoalan transparansi, karena itulah saat ini Direktorat Jendral Pajak terus mensosialisasikan jargon nya “Lunasi Pajaknya, Awasi penggunaanya.”

Selain terus melakukan ekstensifikasi pajak, DJP juga saat ini memberikan insentif pajak berupa banyak potongan-potongan. Insentif pajak ini sebagai stimulus bagi perusahaan-perusahaan untuk melakukan pengembangan bisnisnya. “jadi walaupun katanya keadaan sedang tidak baik untuk bisnis, diharapkan dengan adanya insentif pajak, perusahaan tetap dapat melakukan ekspansi bisnis dan menghindari PHK dan sebagainya.” (vira)

Tax Goes Green

PALEMBANG – Semua bidang industri saat ini sudah menggunakan komputer sebagai basis kegiatannya, kemajuan seperti ini juga membuat dunia per pajakan harus terus ber benah diri. Reformasi administrasi perpajakan adalah salah satu bentuk dari perubahan tersebut.

“Saat ini sistem online diterapkan. Salah satunya dengan adanya E-SPT,” ujar Kepala KPP Madya DJP Sum-Sel dan Kepulauan Bangka Belitung, Anggrah Warsono. Elektronik SPT atau disebut e-SPT adalah aplikasi (software) yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT.

Bersama dua orang staff atau Account Representative nya, Anggrah Warsono yang malam itu menggunakan kemeja putih memaparkan berbagai kelebihan dari sistem penyampaian SPT secara online ini. “Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/disket, data Perpajakan Terorganisasi dengan baik, Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis, penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer,” papar Anggrah mengenai beberapa kelebihan e-SPT.

Dengan kelebihan yang disebutkan di atas, maka jika ada laporan mengenai kurang atau lebih bayar, pihak DJP akan lebih cepat melakukan penanganan, wajib pajak pun diuntungkan karena efisiensi dan efektifitas yang ada.

WALHI akan sangat senang dengan diterapkannya sistem ini donk Pak? “Oh Pasti. Bisa Vira bayangkan, yang tadinya lampirannya ada beberapa rim, bisa di efisiensi hanya dengan melalui flashdisk atau pengiriman online,” jawab Anggrah.

Hemat Kertas! Hemat pohon! (vira)