Archive for the ‘ Opini ’ Category

Lagi tentang Ujian Nasional (UN) : Salah Kaprah tentang UN

Keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi , yang diajukan oleh pemerintah terkait pelaksanaan UN kembali memicu kontro versi terbaru, yang akan mengikuti pelaksanaan UN tahun ini. Dalam amar putusannya MA menilai Pemerintah juga dianggap telah lalai dalam meningkatkan kualitas guru baik sarana maupun prasarana, hingga pemerintah diminta untuk memperhatikan terjadinya gangguan psikologis dan mental para siswa sebagai dampak dari penyelenggaran UN.

Keputusan tersebut satu sisi melegakan semua pihak, namun disisi lain juga mengkhawatirkan. Pasalnya, tuntutan meniadakan UN sekarang membesar, padahal UN adalah sebuah intsrumen yang diyakini menjadi pengukur kemampuan siswa. Yang dikeluhkan saat ini bukan soal UN nya, tapi bagaimana sistem yang dijalankan dalam UN itu.Beberapa tahun ini, UN tiba-tiba menjadi satu-satunya istrumen yang menjadi alat ukur seorang siswa lulus atau tidak. Ini yang dikritrik oleh banyak kalangan, karena pada akhirnya, hasil akhir yang hanya dilihat tidak pada proses pembelajaran yang selama ini dijalankan. Sehingga banyak anak yang tergolong cerdas, gagal atau tidak lulus, karena gagal pada satu mata pelajaran. (Awalnya Tiga mata pelajaran menjadi pengukur kelulusan, namun kemudian ditambah untuk tingkat sekolah menengah) . Ini yang mengkhawatirkan siswa.

Lalu bagaimana pasca putusan MA?

UN atau apapun nama nanti, tetap harus dilaksanakan, tapi sistemnya yang harus diubah. Kelulusan yang hanya didasarkan pada hasil Ujian harus ditinjau ulang. Sistem penilaian harus kembali didasarkan pada proses selama pembelajaran (penilaian sekolah atau guru) ditambah dengan hasil evaluasi terhadap pelajaran (UN). Mungkin itu yang terbaik.

UN tetap harus menjadi standar sebuah kelulusan. Sehingga kita tahu bagaimana kualitas dari pendidikan kita. Sudah saatnya UN atau dulu Evaluasi belajar tahap akhir (Ebta) lebih memanusiawikan anak didik dan tentunya juga : Guru. (Firdaus)

Iklan

Quo Vadis Ujian Nasional

(Berbahagialah anda yang pernah merasakan ujian sekolah lewat EBTA/EBTANAS dan juga sejenisnya)

Mulai senin, 20 – 24 April, ratusan ribu siswa sekolah menengah atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah (MA), mempertaruhkan nasibnya agar lulus dalam Ujian Nasional (UN). Tahun ini standarnya kembali dinaikkan menjadi 5,5.

Tidak hanya pelaksanaan UNl yang menjadi kontroversi, standar kelulusan yang tahun demi tahun dipaksakan naik menjadi polemic berkepanjangan. Sebagian kalangan melihat standar itu telalu dibuat-buat. Akibatnya dilapangan, agar sekolahnya berpredikat lulus 100 persen, sejak UN ini diadakan, sekolah membuat semacam tim sukses agar para siswanya mampu mejawab pertanyan yang diujikan.
Dan tim sukses ini seperti hantu. Keberadaannya disangkal oleh pihak sekolah, tapi diaminkan oleh sebagian murid dan guru. Tak perlu diinvestigasi secara mendalam, tim sukses ini ada dengan tujuan membantu siswanya pada saat ujian dengan cara membocorkan jawaban bidang studi yang diujikan.

Tentu saja, kemurnian kelulusan dipertanyakan? Namun setidaknya bagi pihak sekolah tak ada jalan lain, karena kalau sekolah mereka, siswanya banyak yang tidak lulus apalagi sekolah negeri, tentu harus ada konsekwensi yang harus mereka tanggung.

Beberapa kalangan melihat, faktor nilai standar kelulusan inilah yang menjadi pemicu berbagai kecurangan yang terjadi. Sekolah tentu saja tak mau malu melihat siswanya banyak tak lulus, sementara siswa sendiri juga tidak mau mempertaruhkan nasibnya hanya dalam waktu beberapa hari. Segala upaya tentu mereka lakukan agar lulus.

Sementara itu bagi daerah sendiri, tentu saja Kepala Dinas sampai ketingkat Bupati/Walikota bahkan Gubernur, juga akan mati-matian menjaga predikat lulus 100 persen kalau tidak mau dianggap daerahnya tertinggal. Karenanya, sebagian besar daerah kemudian malah membentuk tim sukses sendiri yang akan mengkoordinir sekolah-sekolah agar sekolahnya sukses dalam ujian nasional, tentu saj dengan membocorkan jawaban saat ujian kepada siswanya.

Dengan kondisi ini tentu sja, sangat naïf untuk mengharapkan kemajuan dunia pendidikan kita. Padahal sejatinya Ujian Nasional adalah ujian kejujuran semua pihak disekolah. Tentu saja jika banyak yang tidak lulus berarti harus banyak yang diperbaiki. Namun kita ternyata memang masih suka mengambil jalan pintas, dann terjadilah apa yang terjadi saat ini.

Pengawasan yang sangat ketat saat ini yang melibatkan pihak kepolisian, mungkin tidak akan pernah kita lihat beberapa tahun lalu. Melibatkan pihak kepolisian dalam pengawasan membuat ujian sepertinya akan mengarah kepada tindakan kriminal, karena kalau guru atau pihak sekolah ketahuan membocorkan jawaban ke siswa mereka akan langsung digelandang ke kepolisian. Nah disinilah secara pskologis sekolah merasa sangat tertekan.

UN akan terus menerus menuai kontroversi jika pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kekuasaan. Sudah saatnya Ujian kejujuran yang menjadi standar, bukan hanya angka-angka. Jadi mau kemana Ujian Nasional?

(Muhammad Firdaus/Koordinator liputan trijaya FM Palembang)

Opini : Tarif yang Ogah turun

Kalau sudah naik memang susah turun.
Itulah yang terjadi di sejumlah harga keburuhan pokok di Indonesia saat ini. Padahal BBM yang selalu para pengusaha jadikan alasan ketika menaikkan tarif atau harga mereka sudah 3 kali turun. Sekarang dipake lagi alasan bahwa, BBM hanya satu dari sekian faktor yang menjadi penyebab mereka harus naik.

Wajar saja, kemudian seorang Jusuf Kalla Wapres, bereaksi keras, mengingatkan kembali para pengusaha ini terutama organda untuk segera menurunkan tarifnya. Sebelumnya hal serupa juga telah dilakukan Presiden SBY. Namun apakah seruan Presiden dan Wapres ini akan dipatuhi oleh para pengusah produk dan jasa ini.

Sepertinya tidak. Sulit memang, karena banyak kalngan menyatakan rasa nasionalisme mereka sudah tidak ada lagi. Yang mereka pikirkan hanya kepentingan mereka sendiri. Sekarang semuanya kembali ke masyarakat selaku konsumen yang paling sering dirugikan. Apakah mereka memang akan naik angkot atau bus kota misalnya, atau mogok sesaat, memberikan pelajaran kepada mereka, suapaya tidak ada yang naik angkot, atau memang tidak perlu membeli produk-produk yang harganya gak mau turun. Ya, toh, pilihannya di konsumen.
Kapan lagi masyarakat selaku konsumen harus memberikan pelajaran kepada mereka.

Mungkin banyak yang akan mendukung kalau ada gerakan mogok tidak naik angkot atau bus kota yang tidak mau turunkan tarifnya, atau tidak usah membeli dulu produk-poduk para Pengusaha Busuk. Seharusnya memang LSM atau para pengamat janga hanya teriak untuk politikus busuk saja , tapi juga saat ini mendorong untuk tidak membeli produk PENGUSAHA BUSUK. Adakah yang mau? (Muhammad Firdaus)

Mati(suri)nya Intelektual Kampus?

Oleh : Muhammad Firdaus*)

Saya teringat dengan sebuah talkshow yang Trijaya FM Palembang siarkan setahun yang lalu, tepatnya, 20 agustus 2008 di hotel Horizon Palembang. Topiknya tentang Matinya intelektual kampus.Tentunya ini yang terjadi di Palembang atau Sumatera Selatan. Judulnya cukup menggelitik dan menohok. Setidaknya itu pengakuan dari 3 orang narasumber yang kami undang malam itu. Profesor Amzulian Rivai (Guru Besar di Unsri), Al Fitri (Staf pengajar di Unsri) dan Hatta Wazol (Staf pengajar di UMP).

Ya, kenapa kami mengambil tema tersebut pada saat itu, tidak lain adalah keprihatinan dari kami melihat kurangnya stok narasumber dari kalangan akademisi yang bisa diajak berbicara dan peduli terhadap persoalan-persoalan yang sesuai dengan bidang keilmuannya. Tidak hanya kami yang merasakannya, mungkin kita juga jarang membaca tulisan mereka di media cetak yang menyoroti sebuah persoalan. Yang ada hanya itu lagi..itu lagi…atau dia lagi…dia lagi. Tapi disitulah persoalannya, kenapa media cetak dan elektronik selalu memasang orang yang itu-itu lagi, karena memang merekalah stok yang ada, mudah dihubungi, pengetahuannya uptodate dan bisa bicara dan menulis.

Lalu apa masalahnya. Saat itu kami berharap Cuma mati suri. Tapi ternyata saat ini, masih terjadi sampai sekarang. Jadi tidak hanya mati suri. Ternyata mati beneran (maaf kepada bapak dan ibu intelektual kalau tersinggung). Padahal PTN seperti Unsri dan IAIN Raden Fatah, dan PTS-PTS lainnya, pasti setiap tahun menghasilkan tenaga pendidik berkualifikasi S2 dan S3, bahkan Profesor.Menarik memang.

Saat itu Prof Amzulian, menyampaikan sebuah pernyataan, yang menurut saya : setengah menggugat juga. Menurutnya, harus dipertanyakan juga siapa intelektual kampus itu, apakah mahasiswa, dosen atau seluruh civitas akademika. Kalau yang menjadi sorotan dosen, dosen jurusan apa?Kalau yang menjadi sorotan ilmu-ilmu sosial, tentu tidak bisa memukul rata bidang lainnya.

Menurutnya, sebelum mengatakan mati atau tidak mati, maka harus dipahami dulu tugas utama intelektual kampus. Selalu yang menjadi tolak ukurnya adalah Tri dharma perguruan tinggi. Pendidikan, Pengajaran, dan Pengabdian masyarakat. Nah, lalu apakah jika intelektual kampus, kurang bisa berbicara tentang persoalan korupsi, dan persoalan lainnya yang tengah terjadi dimasyarakat, dianggap tidak kritis dan mati suri. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang berkecimpung di bidang lainnya (sains), misalnya pertanian dan teknik, yang lebih banyak dibelakang layar. Juga orang hukum yang seringkali diminta pendapatnya di berbagai hal. Jadi matinya itu tolak ukurnya apa? Menurutnya kalau kurangnya orang yang bicara dan menulis ,juga jangan intelektual yang disalahkan.

Sementara itu Al Fitri yang selama ini dikenal sebagai pengamat sosial dan politik, melihat bahwa intelektual harus bisa melihat tugasnya pada beban ilmu, yaitu pada sisi ontologi, epistemologi dan aksiologis. Dan ukuran intelektual itu ada di aksiologis atau kegunaan ilmu kepada masyarakat. Dia menyatakan, percuma kalau ilmu yang dimiliki tersebut tidak bisa digunakan pada masyarakat. Sebagai intelektual harus punya tanggung jawab itu. Tidak hanya ilmu sosial dan hukum, tapi juga ekonomi, pertanian dan sebagainya dan Intelektual harus mengawal idealismenya itu.

Hatta Wazol melihat kenapa terjadi kemandegan ini, karena ketika intelektual masuk ke birokrasi, mereka pun tidak luput dari perbuatan meyimpang, sehingga kemungkinan adanya apatisme dikalangan intelektual itu sendiri, ketika harus berbicara.

Tentu saja apa yang disampaikan benar semuanya. Lalu mengapa sampai muncul sebuah pertanyaan Intelektual Mati suri? Tentu saja, dari pihak media melihat, kekurangaktifan dari intelektual di Palembang atau di Sumsel terlihat dengan kurangnya mereka bicara atau menulis. Ini bisa ditanyakan kepada redaktur pengelola halaman opini di surat kabar. Rata-rata mereka akan mengiyakanminimnya tulisan yang masuk. Kalaupun ada, balik lagi, yang itu-itu lagi. Atau ada juga yang mengirimkan opini yang tidak up to date. Artinya persoalan yang disorot sudah lewat, dan bukan menjadi perbincangan hangat oleh banyak orang saat ini atau bukan sesuatu yang baru. Sementara di media elektronik (TV dan radio), kurang bisanya mereka bicara terhadap suatu persoalan yang ditanyakan, penyebabnya mereka kurang baca dan tidak mengikuti perkembangan yang terjadi.

Lalu apa yang menjadi persoalan para intelketual ini ‘malas” membuat artikel atau berkomentar di media. Dari talkshow tersebut, dapat diambil ditarik benang merah, ada beberapa hal yang menjadikan hal tersebut. Pertama, kesibukan mereka. Kalau kita berbicara soal akademisi, sebagian akademisi, selain mengajar, mempunyai proyek-proyek penelitian atau kerja sampingan lainnya yang tidak memungkinkan mereka membuat suatu tulisan. Kedua, keterbatasan pengetahuan mereka. Ketiga, tidak mengikuti perkembangan. Keempat memang tidak mau berkomentar ataupun menulis.

Kalau memang point keempat yang dijadikan alasan, mungkin sangat tidak beralasan. Pasalnya mereka memegang tanggung jawab untuk mencerahkan masyarakat dengan pengetahuan mereka. Bisa dibayangkan, berapa banyak misalnya Doktor dan Profesor yang dihasilkan, katakanlah karena biaya Negara, namun ternyata ilmunya tidak bermanfaat bagi masyarakat.

Yang terjadi memang, tradisi menulis di kampus-kampus di Palembang sangat minim. Kalaupun para dosen menulis, tidak lebih karena sebuah proyek yang mereka kerjakan, yang dinikmati kalangan sendiri melalui jurnal-jurnal terbatas. Sementara, tuntutannya sekarang sudah lebih dari itu. Bagaimana pemikiran-pemikiran kritis mereka bisa diterima oleh semua kalangan.

Namun disatu pihak juga, kadang kala media memang hanya menjadikan orang-orang tertentu sebagai narasumbernya. Tidak mau atau malas mencari orang-orang baru yang sebenarnya potensial. Tapi jawaban media juga masuk akal , bagaiman kami bisa mengetahui kualitas mereka kalau mereka tidak pernah menulis atau berbicara. Tapi itu juga bukan alasan, karena ada saatnya kita harus mencoba orang-orang baru.

Pengalaman saya di radio, seseorang yang berbicara dan analisisnya bagus, pasti menulisnya baik. Namun jika sesorang menulisnya baik, belum tentu dia lancar berbicara saat diwawancara langsung. Namun tentu semuanya perlu proses dan waktu. Tak jarang, beberapa intelektual, deman panggung ketika mereka baru tampil di berbicara di media elektroknik (TV dan radio). Namun kalau mereka imbangi dengan kemampuan yang mereka miliki, tentu semuanya akan tertutupi.

Harus dipahami juga, bahwa berbicara diseminar atau workshop atau pelatihan, berbeda dengan berbicara dalam sebuah talkshow baik di radio maupun TV, karena disitulah dieksplorasi bagaimana kemamampuan seseorang. Karena itu juga bisa dipahami mengapa tidak semua intelektual mampu berbicara baik, di media eleketronik.

Lalu apa peran inteletual sebenarnya..?

Mengutip sebuah tulisan dari MT Zen, Guru Besar ITB (Kompas, 29 maret 2008), dalam Sikap dan Suara kaum Intelektual, di tiap negara selalu ada tiga pilar yang mencirikan arah perkembangan negara itu, yakni politisi, wirausahawan, dan kaum intelektual. Yang terakhir ini selalu berfungsi untuk menyuarakan nurani rakyat. Lihat peran kaum encyclopaedists menjelang Revolusi Perancis, the Fabian Society di Inggris, dan pejuang Indonesia sebelum Revolusi Indonesia. Menjelang runtuhnya Orde Lama, muncul kelompok perjuangan baru.

Menurut MT. Zen, Masyarakat harus menyadari, pada kelompok intelektual itu terpendam kekuatan yang amat dahsyat. Pada saat krisis, suatu kultur yang sehat secara moral selalu dapat memobilisasi semua tata nilai, harga diri, dan semangat juangnya untuk dapat mempertahankan cita-cita moralitas yang mereka junjung. Yang diperjuangkan mati-matian bukan sekadar masalah ekonomi, masalah HAM, demokrasi, dan lainnya, tetapi masalah penyelamatan bangsa dari proses penghancuran diri secara menyeluruh.

Pada saat ini kaum intelektual, masyarakat kampus, dan profesional harus membuat satu front untuk menyuarakan nurani rakyat, memberi alternatif solusi. Zen menyarankan,agar tidak sia-sia bekerja, berbagai kelompok itu tidak bekerja sendiri-sendiri, tetapi membuat suatu gerakan yang tidak hanya bergerak satu kali, tetapi gerakan berlanjut, menyertakan semua kelompok yang peduli kepada nasib bangsa.

Karenanya mungkin saatnya, para Intelektual kampus mau menonjolkan dirinya. Ini bukan ajang narsis, tapi sudilah anda kiranya menunjukkan sedikit kebaikan membagikan pengetahuan anda kepada kita. Sumatera Selatan sudah saatnya lebih baik dibandingkan 5 tahun sebelumnya. Kalaupaun para intelektual ditarik ke birokrat, itu bukan berarti suara kaum-kaum cendekiawan ini dimatikan. Namun, setidaknya suara-suara itu akan menjadi lebih kuat. Apakah dia dalam kerangka mengkritisi suatu kebijakan, meluruskan suatu kebijakan atau juga menolak suatu kebijakan. Ditunggu pencerahannya!

*) Koordinator Liputan / Produser Trijaya FM Palembang

Opini : Kongres dan Islah HMI

Oleh : Muhammad Firdaus*

PALEMBANG – Pembukaan Kongres HMI di Palembang, 28 Juli lalu, menyisakan catatan penting dalam sejarah organisasi mahasiswa yang dulu sempat jaya. Dua organisasi HMI yang selama ini berbeda prinsip soal penerimaan azas tunggal Pancasila, HMI Dipo dan HMI MPO menyatakan Islah. Komitmen kedua HMI itu disaksikan langsung oleh ribuan kader dan undangan yang hadir, termasuk tokoh-tokoh penting alumni mereka seperti Akbar Tanjung, Fahmi Idris, dan tentunya Wapres Jusuf Kalla. Baca lebih lanjut

Opini : Orang Tua, Back To School

Oleh : Muhammad Firdaus*

Kalau berbicara tentang dunia pendidikan, memang kening kita akan langsung berkerenyit. Tentu ini menunjukkan suatu kepusingan. Sejak dulu sistemnya selalu berubah-ubah, dan ini mejadi ajang uji coba para Menteri baru dan para pejabat baru di lingkungan Institusi tersebut. Memang sangat disayangkan.

Baca lebih lanjut

Opini : Radio dan Jurnalistik

oleh : Muhammad Firdaus*

Setelah sekian lamanya terkungkung oleh aturan rejim orde baru , yang menuntut serba keseragaman, akhirnya radio-pun menerima kembali ‘kebebasan’nya. Kebebasan yang dimiliki itu tentu saja kebebasan dalam hal berkreasi dengan program-program acaranya, sejauh itu bisa dipertanggungjawabkan kepada public, karena apa yang dimiliki adalah ranah public. Salah satu bentuk kebebasan yang diperoleh tersebut adalah dengan menyelenggarakan berita sendiri atau memberikan informasi sendiri, tidak mesti dengan merelay siaran dari RRI. Baca lebih lanjut