Dewan Akan Gagas Perda Pelayanan Publik

PALEMBANG – Provinsi Sumsel seharusnya punya Perda Standar Pelayanan Publik. DPRD Sumsel dalam waktu dekat akan menggagas Perda Pelayanan Publik dengan menggunakan hak inisiatif dewan. Saat ini di Provinsi Sumsel belum ada perda tersebut.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Sumsel, Ahmad Yani ketika ditemui Jumat (4/12). Perda tersebut akan berisi standar pelayanan publik untuk Provinsi Sumsel, termasuk di kabupaten/kota. “Perda tersebut akan mengacu pada UU Pelayanan Publik dengan prinsip bahwa setiap warga negara berhak menikmati pelayanan publik yang baik,” ujarnya.

Dijelaskan Yani, Komisi IV DPRD Sumsel juga berpikiran untuk menggagas sebuah perda yang berisi standar pelayanan publik di Sumsel. Diantaranya mengenai standar dan drainase di sarana pemukiman, kelistrikan, air bersih serta fasilitas umum.

Hak inisiatif tersebut dapat diajukan minimal 10 orang anggota dewan. Para pengusul dapat berasal dari satu fraksi atau lebih di DPRD Sumsel yang saat ini ada. Rencana untuk membuat Perda Pelayanan Publik tersebut secepatnya akan dimasukan dalam program legislasi daerah (prolegda).

Prolegda sendiri akan dibahas dalam Banleg DPRD Provinsi Sumsel bersama dengan usulan perda lainnya atau evaluasi perda lama yang sudah berlaku. Prolegda merupakan program pembuatan aturan atau legislasi daerah dalam jangka waktu setahun.(Sripo/Jon)

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: