Jajaran Kades, Lurah dan Camat Perlu Direformasi

PALEMBANG – Jajaran birokrasi di level desa, kelurahan serta kecamatan mestinya dilakukan reformasi. Hal tersebut terkait dengan banyaknya konflik tanah diakibatkan banyaknya surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh para pejabat dijajaran tersebut.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Sumsel Mulyadin Rohan dalam diskusi terbuka yang diselenggarakan oleh Walhi Sumsel, Senin (16/11).

“Dalam satu kavling tanah bisa muncul 3-4 surat tanah. Meski bukan sertifikat, tetapi adanya surat keterangan tanah yang dobel membingungkan,” ujar Mulyadin.

Lebih parah lagi menurutnya diatas tanah pemerintah daerah yang sudah dibebeaskan, bisa muncul surat tanah.

“Jadi yang perlu direformasi adalah jajaran kades, kelurahan bahkan hingga kecamatan,” tegasnya.

Sedangkan terkait peran Pemprov Sumsel, Muladin mengatakan kewenangan pemprov hanya memfasilitasi penyelesaian konflik. Selain itu kewenangan itu bersifat lintas kabupaten/kota. Sedangkan penyelesaian atas konflik adalah kewenangan ditingkat kabupaten/kota.
(Sripo/Jon)

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: