Pemekaran Kota Palembang bukan Semata-mata Aspirasi

PALEMBANG-–Maraknya wacana pemekaran Kota Palembang menjadi dua dua daerah yaitu Kota Palembang yang berada di sebelah ilir dan Kota Palembang yang berada di sebelah ulu mendapat respon Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin.

Menurut Alex Noerdin, Selasa (3/11) pemekaran daerah bukan semata-maya membawa aspirasi daerah saja. “Pemekaran suatu daerah harus ada desain dari pusat. Pemekaran membutuhkan banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Yang sudah ada usulannya untuk dimekarkan dimoratorium. Apalagi usulan pemekaran baru?” katanya.

Alex Noerdin menjelaskan, ada sekitar 60 persen dari pemekaran daerah yang tidak membawa hasil yang lebih baik bagi daerah baru tersebut. ”Namun untuk menggabungkan kembali daerah yang tidak berhasil dalam pemekaran sulit untuk dilakukan, meski ada klausulnya.”

“Persoalannya muncul, siapa yang mau mengalah. Oleh sebab itu saat pemekaran harus benar-benar dihitung dan dilakukan studi apakah memenuhi syarat untuk berdiri sebagai daerah sendiri? Atau pemekaran hanya untuk memenuhi hasrat kekuasaan kepala daerah,” tambahnya.

Wacana pemekaran Kota Palembang yang dibelah Sungai Musi sehingga terbagi dua – wilayah seberang ulu dan wilayah seberang ilir — yang belakangan ini marak kembali sebenar telah ada sejak zaman pemerintahan Belanda.

Menurut Marshal Ng seorang tokoh masyarakat Palembang yang tinggal di Kota Palembang daerah seberang ulu, “Pemekaran Palembang ke depan memang harus sudah dipikirkan.”

“Saya sudah tinggal di Palembang seberang ulu sudah sekitar 40 tahun, Saya merasakan sekali ketertinggalan daerah ini dibanding Kota Palembang yang terletak di seberang ilir. Dengan pemekaran Kota Palembang menjadi dua, saya yakin perkembangan dan pembangunan Kota Palembang di seberang ulu ini akan terpacu, karena akan terjadi kompetisi yang sehat dengan Palembang di seberang ilir,” kata Marshal yang pernah menjabat Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP).

Sementara itu menurut Dr. Febrian SH MS pakar hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Unsri), wacana pemekaran kota Palembang yang muncul belakangan ini patut diakomodasi Pemerintah dan DPRD Kota Palembang. “Namun sampai saat ini pembahasan wacana pemekaran Kota Palembang belum ada di forum-forum resmi seperti di lembaga legislatif mau pun eksekutif.”

Menurut Febrian untuk pemekaran Kota Palembang sudah memenuhi ketentuan yang diatur dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. “Selanjutnya yang harus dilakukan dalam mendukung pemekaran kota Palembang adalah melakukan kajian akademis dari berbagai aspek. Agar pemekaran ini memang bukan sekadar memenuhi aspirasi belaka, tetapi pemekaran Palembang ini adalah untuk meningkatkan kesejahteran masyarakat setempat,” kata staf pengajar program ilmu hukum pasca sarjana Unsri ini. (Rep/Fir)

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: