Pemprop Sumsel tetap larang Parsel

PALEMBANG – Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan tetap melarang Pejabat atau PNS menerima parsel. Menurut Sekda Propinsi Sumsel, Musrif Suwardi, penerimaan parsel tegolongh dalam gratifikasi, sehingga kalau ada yang menerima Parsel harus segera dilaporkan ke KPK dalam jangka waktu 30 hari.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumsel Bihaqqi Soefyan menegaskan bahwa sebaiknya pemberian parcel dibatasi nilainya. Namun, tidak perlu ada larangan pemberian parcel hari raya. Pelarangan parcel ada nilai baik dan buruknya.

“Yang perlu diatur adalah nilai dari parcel itu sendiri. Paling tinggi parcel senilai Rp 200 ribu saja,” ujarnya, Jumat (4/9) di ruang kerjanya.
Dikatakan bahwa parcel berangkat dari budaya masyarakat umum. Ada kebiasaan antar-antaran menjelang lembaran. Itu tujuannya untuk memperarat tali silahturahmi dalam masyarakat.

“Jadi sebenarnya parcel cikal bakalnya dari masyarakat umum yang diadaptasi secara modern,” ujar Bihaqqi. (Jon/Sripo)

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: