KPK Ingatkan Pejabat Sumsel

PALEMBANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melakukan sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi di Griya Agung. Saat sosialisasi kepala daerah diingatkan tidak membuat aturan daerah atau peraturan lainnya yang memberikan peluang terjadinya KKN sehingga menjadi legal lantaran sudah ditetapkan aturan mainnya.

Hal ini disampaikan Penasehat KPK Said Zainal Abidin saat menjadi pemateri dalam sosialisasi anti korupsi di Palembang, Kamis (6/8).
Menurutnya, salah kalau ada pendapat yang mengatakan di bawah tahun 1980-an tidak ada korupsi. Menurutnya, di era pemerintahan HM Soeharto banyak Keppres yang berpotensi KKN. Dari tahun 1965-993 terdapat 5.011 Keppres, 25 diantaranya berbau KKN, sedangkan 1993-1999 terdapat 38 Keppres yang cenderung untuk melegalkan terjadinya Korupsi.

“Di masa awal almarhum (Soeharto,Red) berkuasa, semuanya sudah berada di rel yang benar. Tetapi 1993 ke atas, dimana anak-anak sudah besar bahkan mengenal bisnis, KKN semakin kental,”katanya.

Dalam perilaku korupsi, ada berbagai tipelogi yang dikenal. Misalnya, ada orang kurupsi karena faktor kesengajaan dengan target menjadi kaya dengan jalur cepat. Ada juga yang melakukan korupsi karena ketidaktahuannya sehingga negara dirugikan. Untuk itu, dalam penerapan pelaksanaan peraturan haruslah jauh dair nuansa korupsi,” katanya. (Sripo)

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: