Panwas Sumsel berencana Judicial review UU 22 / 2007

PALEMBANG – Panwaslu Sumsel bersama 3 panwaslu lain yaitu Gorontalo, Papua dan Nusa Tenggara barat, akan mengajukan Judicial review terkait UU 22/2007.

Ketua panwaslu Sumsel Ruslan Ismail mengatakan, ada pasal-pasal yang tidak sejalan dengan UUD 1945. Diantaranya mengenai eksistensi Panwas yang bersifat adhoc padahal tugasnya sama dengan KPU sebagai penyelenggar pemilu.

Selain itu menurutnya, panwas harus menjadi permanen terkait beberapa hal diantaranya soal soislogis, efektifitas, kesekretaritan dan kepastian hukum. Kalau panwas tidak dipermanenkan maka lemabag ini akan terus dianggap sebelah mata oleh lembaga lainnya. Dengan dipermanenkan Panwa, maka pengawasannya akan terus efektif, efisien dan berkesinambungan. (Jon)

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: