Truk Tambang Dilarang Lintasi Jalan Provinsi

PALEMBANG – Gubernur perintahkan truk pengangkut hasil tambang tidak melintasi jalan provinsi dan kabupaten. Perusahaan wajib membangun jalan sendiri.

Banyaknya kendaraan berat milik perusahaan pertambangan swasta di Sumsel yang melintas di jalan provinsi dan kabupaten/kota dinilai mempercepat kerusakan jalan. Oleh karena itu, Gubernur Sumsel H Alex Noerdin menginstruksikan mulai tahun 2010 kendaraan angkut tambang dilarang melalui jalan provinsi dan kabupaten/kota.

Instruksi itu disampaikan Gubernur Sumsel H Alex Noerdin usai pertemuan dengan pihak-pihak dari perusahaan pertambangan di Lahat, Rabu (1/7), di Ruang Bina Praja. Selanjutnya, perusahaan pertambangan diminta membangun jalan khusus untuk mengangkut hasil produksi, seperti batubara. Pembangunan jalan dituntut selesai pada akhir 2009, sehingga kerusakan jalan dapat diminimalisir.

“Kendaraan tambang milik perusahaan swasta yang melalui jalan provinsi dan kabupaten/kota itu hanya sementara. Saat ini sedang dibangun jalan khusus batubara oleh perusahaan swasta,” kata Gubernur Alex.

Salah satu jalan yang sedang dibangun adalah jalan khusus batubara dari Kabupaten Lahat sampai Tanjung Laga sepanjang 220km. Ditargetkan akhir 2009 pembangunan jalan selesai dan dapat digunakan.

“Begitu jalan khusus itu selesai, langsung kita stop kendaraan perusahaan lewat jalan provinsi dan kabupaten/kota. Akhir 2009 jalan harus selesai dibangun,” tegas Alex.

Berdasarkan hasil laporan dari lapangan, menurut Alex, pembangunan jalan sudah 60 persen. Lebar jalan sekitar 30 sampai 40 meter.

“Sebenarnya tidak sulit membangun jalan khusus. Sulitnya itu hanya pada persoalan pembebasan lahan. Untuk pembangunan jalan hanya tinggal diperkeras,” ujar Alex.

Selagi jalan khusus belum jadi, kendaraan perusahaan yang melalui jalan provinsi dan kabupaten/kota tidak dapat dicegah. Hanya saja dilakukan pengawasan ketat terhadap berat kendaraan, seperti tidak boleh lebih dari delapan ton.

“Memang saya akui kondisi ini sangat mengganggu masyarakat sekitar, karena jalan umum dipakai secara bersama. Saya mohon maaf soalnya tidak ada jalan lain. Diusahakan hanya sampai 2009. Begitu selesai jalan khusus, maka jalan provinsi dan kabupaten/kota kita tutup untuk mereka,” jelas Alex.

Menyangkut banyaknya kendaraan milik perusahaan yang berplat luar Sumsel, menurut Alex, juga tidak dapat dilarang. Soalnya, perusahaan memang membutuhkan, sedangkan di Sumsel tidak tersedia banyak kendaraan seperti itu.

“Nanti kita hitung kendaraan plat luar Sumsel milik perusahaan dan minta kompensasi dari mereka. Kita tidak bisa melarang dan belum tentu bisa menyediakan,” ujar Alex.

Sementara itu, berdasarkan hasil pertemuan kemarin, diketahui Pemprov Sumsel sedang berupaya melakukan mediasi untuk mengatasi sengketa antara PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk dan Pemerintah Kabupaten Lahat. Sengketa terkait areal kuasa pertambangan yang masih dalam permasalahan hukum.

Rapat mediasi dilakukan tertutup bersama jajaran Pemprov Sumsel yang dipimpin langsung Gubernur Alex Noerdin bersama tim kuasa hukum masing-masing perusahaan yang diduga menempati areal kuasa pertambangan (KP) PT BA.

Dalam keterangannya Alex mengatakan, sengketa PT BA dengan Pemkab Lahat harus diselesaikan melalui jalur hukum. Untuk itu, Pemprov Sumsel berupaya melakukan mediasi seperlunya terhadap persoalan tersebut.

“Di sini jelas yang menggugat PT BA dan tergugat adalah perusahaan-perusahan pertambangan tersebut. Pemprov Sumsel menyarankan tetap menggunakan jalur hukum sebagai jalan penyelesaian,” kata Alex.

Menurut Kepala Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi (Distamben) Sumsel Akhmad Bakhtiar Amin, KP yang dikeluarkan Pemkab Lahat digugat PT BA. Hal itu disebabkan KP dinilai tumpang tindih dengan KP milik PT BA.

“Sebenarnya dalam wilayah itu ada sekitar 27 KP. Tetapi yang digugat ada 6 KP, karena sudah siap melakukan kegiatan eksploitasi. Mengenai produksinya baru mulai dan belum ada laporan resmi kepada kita,” jelas Bakhtiar.

Perusahaan yang sudah melakukan produksi ada sekitar empat perusahaan, antara lain PT Batubara Lahat, PT Brimanaya Energi, dan PT Dizamatra Powerindo. Sengketa sudah masuk Pengadilan Negeri Lahat pada 2003 dan Pengadilan Tinggi Palembang, tetapi belum ada vonis tetap.

“Karena belum ada kepastian hukum, maka empat perusahaan yang digugat tetap melakukan kegiatan operasional. Mereka mengaku telah memiliki izin resmi dari Bupati Lahat,” kata Bakhtiar.

Pemprov Sumsel dipastikan tidak akan mengambil alih masalah tersebut, karena kewenangan KP ada di bupati. Beda kalau masalahnya mencakup lintas kabupaten, baru merupakan wewenang Gubernur Sumsel.(BP/Fatur)

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: