Kisruh DPT Membayangi Pilpres

PALEMBANG – Kisruh soal Daftar Pemilih Tetap (DPT) sepertinya masih menjadi persoalan serius dalam pemilihan presiden mendatang. Pasalnya DPS saat ini belum semua dapat diakses oleh publik.

Sementara anjuran untuk mengecek disetiap kelurahan tidak dibarengi oleh kesigapan aparat setempat karena DPS masih banyak yang belum dipublikasikan.

Anggota Panwaslu Sumsel Syaiful Anwar dalam diskusi KID, minggu (10/05) menilai hal ini sebagai bentuk pelanggaran oleh penyelenggara pemilu. Berdasarkan ketentuan seharusnya DPS telah diumumkan untuk dapat diakses publik. Sementara hari ini batas akhir melapor bagi yang belum terdaftar. Panwas menghimbau agar warga yang juga belum terdaftar untuk melapor pada saat pembaharuan DPT yaitu 10-17 Mei mendatang.

Sisi lain Praktisi Media Wisnu Ajidewantara menilai anjuran bagi warga untuk melapor dan mengecek sendiri bagi yang belum terdaftar sebagai bentuk cuci tangan KPU dan Pemerintah atas kekisruhan DPT. Karena kedepan KPU dapat menyalahkan warga yang belum terdaftar dengan alasan telah memberi kesempatan untuk mengecek DPS. Padahal permasalahan data seperti merupakan kewijaban pemerintah yang seharusnya telah difikirkan dan diperbaik sejak dahulu apalagi telah indonesia telah seringkali menyelenggarakan pemilu.

Pandangan berbeda justru datang dari Pemerhati kependudukan Jousairi Hasbullah yang melihat belum ada unsur rekayasa DPT saat ini. Kekisruhan DPT lebih disebabkan tidak ada SDM yang kompeten soal program dan antri data kependudukan di intansi Kenyelenggara pemilu. Sehingga pemutahiran data tidak tepat. Disisi lain data DPT juga berasal dari pemerintah yang ternyata tidak pernah di update secara kontinu oleh dinas kependudukan di seluruh indonsia.

“Normalnya DPT pemilu 2009 ini hanya sekitar 150 hingga 154 juta pemilih, jika lebih dari itu atau 170 jutaan ada sesuatu yang error” ungkap pekerja BPS ini.

Pihaknya memperkirakan warga yang tidak menpunyai hak pilih (-17th)berjumlah 150an juta.

Kedepan yang terpenting atau yang perbaiki adalah pertama digalaknnya satu orang satu NIP untuk seumur hidup. Kedua Update data secara kontinu oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang selalu mengandalkan data BPS. Ketiga Tingkatkan SDM dibidang kependudukan dan antri data dilingkungan pemerintah dan KPU. (Fatur/trijaya)

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: