Mendagri : DPT bukan hanya tanggung jawab pemerintah

PALEMBANG – Persoalan DPT dan berbagai kekurangan dalam penyelenggaraan pemilu legislative lalu, bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Hal tersebut terjadi akibat adanya transisi penerapan Undang-undang yang mengatur penuelenggaraanh pemilu 2004 dan pemilu 2009 ini.

Demikian dikatakan oleh Menteri dalam negeri, Mardiyanto dalam acara rakornas Balitbang di Palembang hari ini. Menurut Mardiyanto, berdasarkan UUD hasil amandemen pasal 22 E, penyelenggaraan pemilu sepenuhnya dilakukan oleh KPU secara mandiri. Pemerintah tifak boleh turut campur. Hal ini berbeda dengan tahun 2004 lalu, dimana penyelenggaraan Pemilu dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah dan KPU. Sementara itu pelaksanaan pemilu yang banyak kekurangan adalah hal yang wajar.

Mardiyanto meminta agar para elit jangan sekedar menyalahkan pemerintah. Menurutnya ini bagian dari pembelajaran demokrasi yang harus dijalani.Pemerintah sendiri akan membantu menyukseskan Pemilu Presiden, namun atas dasar permintaan KPU bukan atas dasar inisiatif Pemerintah.

Atas dasar inilah menurut Mardiyanto, pemerintah telah membuat surat himbauan kepada kepala daerah untuk ikut serta dalam memperbaiki DPT dengan mendata ulang pemilih yang belum terdatar hingga 10 mei mendatang. Dia juga menghimbau masyarakat untuk aktif mendatangi aparat setempat jika memang belum terdaftar sebagai pemilih (Fatur)

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: