DPRD Bentuk Pansus Skandal UmrahPalembang

PALEMBANG – Skandal pemberangkatan umrah para camat dan lurah berbuntut panjang. DPRD membentuk pansus menyelidiki kasus umrah yang diduga tidak ada dalam APBD.

Untuk menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan anggaran yang dilakukan Walikota Palembang dengan mengumrahkan seluruh camat dan 10 lurah, DPRD Palembang membentuk pansus. Bila hasil pansus membuktikan adanya pelanggaran yang dilakukan Walikota Palembang itu, DPRD akan memanggil walikota serta melimpahkan kasusnya ke Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Ketua DPRD Palembang M Yansuri, ditemui di ruang kerjanya, Kamis (2/4) mengatakan, hari ini, Jumat (3/4) usai rapat paripurna pimpinan dewan akan mengeluarkan surat tugas pembentukan pansus yang memberikan tugas menyelidiki kasus umrah tersebut.

Yansuri menjelaskan, pansus yang dibentuk terdiri dari gabungan komisi, yang terdiri dari Komisi I membidangi pemerintahan terkait penyidikan camat dan lurah.

Kemudian, Komisi II membidangi keuangan berkaitan dengan Dinas Pendapatan Daerah dan Komisi IV membidangi kesejahteraan sosial terkait penyidikan Bagian Kesejahteraan Sosial.

“Seluruh komisi yang ditugaskan akan langsung bergerak melakukan pengecekan serta pemeriksaan,” ucapnya.

Dengan tegas, Yansuri mengatakan, bila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran yang mengarah pada penyalahgunaan anggaran, DPRD Palembang akan langsung melimpahkan kasus tersebut ke BPK.

Walikota Palembang sebagai pemegang kebijakan, menurut dia, akan diminta pertanggungjawaban.

“Tentu walikota juga akan dipanggil untuk diminta pertanggungjawaban, itu juga sekaligus membuktikan sikap dia yang selama ini selalu mengelak dipanggil lembaga pengawas pemilu. Sebagai walikota harusnya Eddy tidak perlu mengelak seperti itu, buktikan kalau memang benar, bila perlu lakukan jumpa pers agar kasus itu bisa selesai,” kata dia.

Namun, menurut analisa awal Ketua DPRD Palembang ini, dengan alasan apapun, Walikota Palembang diduga melakukan kesalahan dalam penggunaan anggaran, sebab kalau anggaran 2008 dengan program pelaksanaan 2009 harus dimasukkan kembali pada mata pasal tahun pelaksanaan 2009, atau sering disebut dana silpa. Tidak hanya itu, selain penggunaan anggaran 2009 itu salah, pelaksanaan umrah belum ditetapkan dalam peraturan daerah, walaupun telah diketok palu.

“Itu juga pelaksanaannya belum tentu diizinkan, apalagi dilakukan menjelang pemilu, kalau tidak diizinkan dewan tidak juga bisa digunakan. Jadi penggunaan anggaran itu tidak sembarangan,” kata Yansuri.

Pengamat hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Amzulian Rifai mengatakan, sebetulnya tidak ada permasalahan hukum dalam keberangkatan sejumlah camat dan lurah tersebut, namun terkait dengan adanya informasi jika dana keberangkatan tidak ada dalam mata pasal anggaran, maka hal tersebut mesti diselidiki kebenarannya. Pasalnya, menurut Dekan Fakultas Hukum Unsri ini, pernyataan Ketua DPRD Palembang M Yansuri yang menyatakan sumber dana tidak ada dalam mata pasal anggaran bisa jadi mengandung nilai politik.

“DPRD memiliki fungsi kontrol sehingga ia bisa memanggil walikota untuk mengklarifikasi sumber dana,” kata Amzulian, ketika dihubungi tadi malam.

Menurut Amzulian, DPRD yang lebih tepat untuk melakukan pemanggilan kepada walikota daripada Panwaslu Sumsel. Pasalnya, DPRD memiliki fungsi kontrol, sehingga merupakan langkah yang tepat apabila DPRD membentuk pansus untuk menyelidiki masalah ini.

“Sementara apabila Panwaslu memanggil walikota, maka pemanggilan walikota dalam kapasitas apa? DPRD ‘kan punya tugas antara lain legalitas dan budgeting,” terang Amzulian.

Dijelaskan Amzulian, masalah pemberangkatan para lurah dan camat ini seharusnya tidak perlu menjadi sorotan Panwaslu Sumsel, karena masih banyak pelanggaran pemilu yang lebih prinsipil terjadi, misalnya kampanye dengan melibatkan anak-anak.

“Walikota memberikan hadiah ‘kan tidak masalah, hanya mungkin keberangkatan tersebut kebetulan bertepatan mendekati pemilu. Tapi kalau memang sudah direncanakan dari lama ‘kan tidak masalah. Sebetulnya, tanpa dikasih hadiah pun camat dan lurah akan patuh kepada walikota karena dialah yang mengangkat dan memutasikan mereka,” tutup Amzulian.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Sumsel Ruslan Ismail, Kamis (2/4), mengatakan, pemanggilan terhadap walikota tetap akan dilakukan dalam waktu dekat. Saat ini pihaknya sedang mengkaji kembali persoalan tersebut.

“Kita sedang mengkaji terhadap kemungkinan adanya novum (bukti baru) dari persoalan tersebut. Karena dari hasil kajian kita, terdapat indikasi adanya doktrin untuk memenangkan suatu parpol,” ujarnya.

Ruslan mengatakan, pemanggilan terhadap walikota tetap akan dilakukan dalam waktu dekat. “Kita terus melakukan rapat koordinasi, kita akan kabari, bila walikota nanti dipanggil terkait persoalan ini,” (BP)

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: