“Pemkot Palembang harus segera Beri sanksi terhadap Para Penjahat Lingkungan Hidup”

PALEMBANG – Menyikapi Program Pemerintah Kota Palembang tentang pelaksanaan Uji Emisi bagi kendaraan Dinas Roda empat di kota palembang pada hari jum’at, 27 Maret 2009 yang dihadiri oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar dengan tujuan untuk mengetahui tingkat pencemaran Lingkungan khususnya udara yang ada di kota palembang yang diakibatkan oleh emisi karbon yang dibuang oleh kendaraan bermotor dinilai Walhi Sumsel tidak akan berpengaruh banyak terhadap polusi udara di Palembang.

Dalam siaran persnya, Walhi melihat bahwa Uji Emisi yang dilakukan oleh pemerintah kota Palembang yang bekerja sama dengan Badan Lingkungan Hidup Palembang, dinilai tidaklah akan efektif dan menghasilkan upaya yang maksimal jika hanya dilakukan bagi kendaraan dinas roda empat milik Pemkot Palembang. Menurut Walhi Pemkot juga seharusnya dapat melakukan hal itu terhadap kendaraan-kendaraan pribadi dan massal yang ada di kota Palembang.
Dalam siaran persnya, Hadi jatmiko,Manager Penggembangan Sumber Daya Organisasi ( PSDO )Walhi Sumsel juga mnyatakan untuk menggurangi dan mencegah terjadinya pencemaran udara yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor tidaklah hanya sebatas uji emisi tetapi haruslah di tindak lanjuti dengan sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pemilik kendaraan yang tidak lolos terhadap uji emisi yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten.

Selain itu menurutnya, Bahwa segala cara yang dilakukan oleh pemerintah kota palembang untuk mengurangi pencemaran udara di kota palembang oleh kendaraan bermotor tidaklah akan mendapatkan hasil yang maksimal, jika hanya sebatas uji emisi. Salah satu hal konkret guna mengurangi pencemaran udara yang oleh kendaraan bermotor adalah dengan cara membatasi kepemilikan kendaraan pribadi, dan mengoptimalkan pemakaian transportasi massal

Dia juga melihat, ahwa Persoalan pencemaran udara di kota palembang yang disebabkan oleh kendaraan bermotor hanyalah sebagian kecil dari banyaknya persoalan pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di kota palembang, yang selama ini sering dilakukan oleh berbagai aktifitas industri dan pabrik yang berada di kota palembang, seperti PT. Pusri, PT. Semen Batu Raja, PT. Pertamina, Pabrik pengelolaan Karet di sepanjang sungai musi dll.

Atas dasar uraian diatas maka Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Sumatera selatan menyatakan :

1. Mendesak Pemerintah Kota Palembang untuk segera mencanangkan atau membuat aturan daerah tentang hari Bebas kendaraan bermotor di wilayah hukum dan administrasi kota palembang

2. Menuntut Pemerintah kota palembang dan untuk segera membuat peraturan daerah yang membatasi kepemilikan dan penggunaan kendaraan bermotor Pribadi bagi setiap keluarga atau masyarakat Kota Palembang. serta segera mengefektifkan dan memaksimalkan penggunaan transportasi massal yang nyaman dan Ramah Lingkungan untuk seluruh masyarakat Kota Palembang

3. Menuntut Pemerintah Propinsi sumatera selatan, Pemerintah Kota Palembang Badan Lingkungan Hidup ( BLH ) sumatera selatan dan BLH Kota Palembang untuk membawa setiap kasus – kasus pencemaran lingkungan hidup di sumatera selatan dan khususnya di kota palembang yang dilakukan para penjahat Lingkungan sampai pada proses hukum sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam BAB IX Pasal 41 UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Upaya ini sekaligus akan menimbulkan efek jera dan pelajaran bagi pelaku kejahatan lingkungan lainnya, sehingga angka perusakan dan pencemaran lingkungan hidup secara perlahan dapat diminimalisir. (Rilis)

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: