Tiga Nama bersaing rebutkan Sekda Kota Palembang

Palembang – Siapa yang akan menjadi sekda Pemerintah Kota Palembang akan ditentukan pada bulan ini.

Pernyataan ini diungkapkan oleh Gubernur Sumsel Alex Noerdin kepada trijaya fm.

Saat ini ketiga calon sekda kota telah masuk berkasnya ke Pemprov sumsel untuk disetujui gubernur sumsel. Alex menegaskan bulan ini juga akan ditentukan namun belum diketahui secara pasti tanggalnya. Alex juga mengaku belum sempat memeriksa berkas ke calon sekda tersebut.

Namun demikian menurut Sekda pemprov Sumsel Musrif suardi para kandindat sekda kota akan melakukan tes fit and propertes hari ini. Beberapa tes yang akan diajukan diantaranya kepangkatan, pengalaman dan lainnya. Beberapa kandidat sekda yang masuk adalah husni thamrin (asisten 3 kota), farhan (kepala De capil Kota) dan Sumaya (kepala Dispenda Kota)

Pihak pemkot sendiri seperti yang diutarakan walikota Palembang Edi Santana menginginkan sekda yang mengerti soal keuangan dan pembangunan. Namun hal ini masih sangat tergantung dari Gubernur Sumsel, pasalnya sekda harus mendapat persetujuan dari Gubernur. (Fatur)

40 permohonan bantuan hukum gratis ditolak

PALEMBANG – 40 permohonan bantuan hukum gratis di tolak oleh pemprov Sumsel pasalnya tidak sesuai dengan persyaratan.

Kepala Biro Hukum Pemprov Sumsel Ardani mengatakan sejak louncing bantuan hukum gratis 7 bulan lalu sudah ada sekitar 101 permohonan namun 40 permohonan ditolak karena tidak sesuai kriteria. Mayoritas yang ditolak berasal dari keluarga mampu dan tidak sedang mempertahankan kepentingannya atau melakukan pidana yang berulang.

Sementara pengaduan yang diterima mencapai 59 pengaduan mayoritas kasus pidana berat. Sementara 2 kasus lainnya masih dalam proses. Paling banyak menurut Ardani kasus berasal dari pengadilan wilayah OKI-OI sebanyak 11 kasus di susul Muara Enim 7 kasus.

Sementara serapan dana bantuan hukum gratis hingga akhir tahun sudah mencapai 82,40 persen atau sekitar 1,7 M dari total anggaran 2,1 M. Setiap penanganan kasus harganya mencapai 30 juta. (Fatur)

Buka Cabang untuk permudah bayar pajak kendaraan bermotor

PALEMBANG – Dispenda Provinsi Sumsel akan membuka cabang satlantas guna mempermudah pembayaran pajak kendaraan di Kota Palembang. Cabang yang akan dibuka berada di Seberang Ulu dan Sako Kenten.
Menurut Sekda Provinsi Sumsel Musrif Suardi usai rakor dispenda, pelayanan pembayaran pajak yang ada di kampus sudah tidak maksimal sehingga potensi pajak dari kendaraan bermotor masih banyak yang belum dapat digali.

Dengan pembangunan cabang baru di sebrang ulu dan sako diharapkan warga seberang ulu dan sako dapat membayar diwilayah yang terdekat. Sampai saat menurut sekda PAD dari sektor ini baru terealisasi 75 persen. Sehingga mempengaruhi target PAD Pemprov Sumsel 1,7 T belum tercapai.

Sementara menurut dirlantas Polda Sumsel Kombes Bimo Anggoro, guna meningkatkan pelayanan cepat pembayaran pajak, pihaknya akan membangun drive true, pembayaran untuk tahunan pajak dapat dilakukan dalam waktu sekitar 10 menit. Selain itu juga sistem disatlantas akan dilakukan secara online namun kemungkinan sistem online baru akan dibangun pada 2010 pada anggaran ABT 2010. (Fatur)

Tagana Sumsel siapkan personil hadapi Bencana

PALEMBANG – Sebanyak 936 orang personel Taruna Siaga Bencana (Tagana) Sumsel disiapkan untuk menghadapi bencana alam di Sumsel. Menjelang musim hujan ini beberapa daerah di Sumsel dinilai rawan bencana.

Hal tersebut disampaikan Koordinator Tagana Sumsel Sumarwan, Selasa (24/11). Menurutnya Tagana Sumsel sudah disiagkan 24 jam untuk merespon bencana alam yang terjadi. Banjir, banjir bandang hingga longsor kemungkinan terjadi di sejumlah daerah.

“Setiap daerah disiapkan 50-100 orang personel Tagana yang tersebar diseluruh kabupaten/kota se Sumsel,” ujarnya.

Disebutkan ada beberapa daerah yang menjadi perhatian karena dinilai rawan bencana. Diantaranya adalah Mura, Muaraenim, Ogan Ilir, Banyuasin serta Muba. Daerah tersebut rawan dengan banjir atau banjir bandang. Demikian juga Lahat dan Pagaralam dinilai rawan dengan bencana longsor.

“Selain itu puting beliung juga mengancam Sumsel. Itu terjadi ketika pergantian musim dari kemarau ke musim hujan. Umumnya terjadi di daerah yang relatif terbuka sepertin Banyuasin, Ogan Ilir, Lubuklinggu serta Muaraenim,” kata Sumarwan.

Menurut Sumarwan bila terjadi bencana masyarakat dipersilahkan menghubungi 0711 311517.

“Posko di Sumsel siaga 24 jam,” ujarnya. (Sripoku/Jon)

MUI Sumsel segera teliti aliran Amanat keagungan Ilahi

PALEMBANG – MUI Sumsel menerjunkan tim untuk meneliti aliran Amanat Keagungan Ilahi (AKI) yang dicurigai sesat dan memiliki anggota hampir mencapai 200 jamaah.

Ketua MUI Sumsel Sodikun mengatakan aliran AKI sudah ada sejak 15 tahun lalu, namun sampai saat ini belum memiliki data lengkap soal AKI apakah tergolong sesat atau tidak. Namun menurut Sodikut jika tidak mempercayai adanya rukun islam dan iman maka sudah di golongkan pada kesesatan.

Jika memang aliran AKI mengarah kepada kesesatan dan meresahkan masyarakat maka aliran ini bisa dibubarkan. Sampai saat ini yang jelas MUI belum mengeluarkan fatwa soal aliran AKI. Namun demikian pihaknya menhimbau agar masyarakat tidak bertindak gegabah biarlah pihak yang berwenang untuk mengkaji apakah sesat atau tidak. Diduka aliran AKI ini tidak mengharuskan jamaahnya untuk sholat dan puasa. (Fatur)

Pelindo II bangun pelabuhan batubara

PALEMBANG – PT. Pelindo siap membangun pelabuhan batu bara di luar TAA dengan menggandeng konsultan asal Inggris Brintis Maritim Tranfotation group.

Kejelasan Pelindo ini terungkap saat pemaparan di hadapan gubernur Sumsel hari ini di Aryaduta Palembang.

Untuk menentukan titik lokasi pelabuhan batu bara Pelindo bekerja sama dengan BMT akan menentukan alur sungai yang layak untuk pelayaran kapal untuk ekspor. Menurut Direktur Pelindo II Ergelino, salah satu titik yang ideal adalah dikawasan muara tanjung syarat banyuasin.

Upaya yang dilakukan yaitu dengan pengerukan pembentukan sebuah pulau (reklamasi) sehingga tidak mengganggu hutan lindung. Tempat inilah yang akan dijadikan pelabuhan. Untuk merealisasikan ini pihaknya sedang melakukan pree Fisibility Study untuk keperluan izin dari pemerintah pusat.

Sementara, Gubernur Sumsel Alex Noerdin meminta pembangunan ini dipercepat. Jika membutuhkan izin dari pemprov maka akan segera dikeluarkan namun jika membutuhkan izin pusat untuk pengerukan maka pihaknya akan siap memfasilitasi. (Fatur)

Penerima Raskin di Sumsel bakal berkurang

PALEMBANG – Kuota beras miskin pada tahun 2010 diperkirakan akan mengalami penurunan sekitar 55 ribu Rumah tangga sasaran.

Pernyataan diungkapkan oleh Kepala BPS Sumsel Aslani Haris kepada pers di Palembang.

Dia mengatakan pada tahun 2010 rumah tangga sasaran berkisar 596.942 RTS. Sementara untuk 2009 sebanyak 652.533 RTS. Penurunan disebabkan ada perubahan ekonomi masyarakat yang kian membaik jika dibandingkan tahun lalu.

Sementara, penyaluran beras miskin di Sumsel pada tahun 2009 ini menurut Sekda Prov Sumsel Musrif Suardi baru mencapai 93,5 persen atau sekitar 105 juta kg dari 117 juta kg kuota raskin sumsel. Ini tergolong lebih lambat jika dibanding provinsi lain.

Pihaknya juga memerintahkan kepada pemkab dan pemkot untuk mengalokasikan dana talangan pasalnya operasional raskin yang dialokasikan pusat hanya sebatas tingkat kecamatan. (Fatur)

Pemkot Palembang jalur alternatif melalui anak sungai

PALEMBANG – Pemkerintah Kota Palembang akan kembangkan sistem transportasi sungai sebagai jalur alternatif transportasi. Untuk mewujudkannya, pemkot saat ini tengah melakukan studi terhadap 6 anak sungai yang memungkinkan alurnya dilalui.

Kepala Bidang Hubla, ASDP dan KA Dinas perhubungan Kota Palembang, Said Albar, ke enam anak sungai tersebut diantaranya, sungai sekanak, kedukan, bayas, dan Sungai Aur. Menurut Albar, sungai-sungai ini sebagian memang mengalir kea rah pusat kota.

Namun menurutnya, memang ada kendala untuk menjadikan sungai-sungai tersebut sebagai jalur alternatif, diantaranya kurangnya kedalaman sungai-sungai tersebut.

Albar juga mengtakan, untuk mewujudkannya memang memerlukan anggaran yang besar, karena untuk dapat dilalui, sungai-sungai tersebut harus dinormalisasi. Selain itu jembatan yang melintasi sungai juga harus diperbaiki strukturnya, agar kapal-kapal pengangkut dapat melaluinya. (Burman)

Wartawan Palembang Tolak Kriminalisasi Pers

PALEMBANG – Puluhan wartawan di Palembang, hari ini berunjukrasa di Mapolda Sumsel, Jl Sudirman Km 3.5 Palembang. Dalam aksinya mereka menolak kriminalisasi pers, terkait pemanggilan Pimpinan Koran kompas dan Seputar Indonesia oleh kepolisian pekan lalu.

Aksi tersebut diawali dengan long march dari Depan SMA Negeri 3 Palembang menuju Polda Sumsel sekitar pukul 09.00. Di Polda Sumsel, para wartawan langsung diterima oleh Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol A Gofur serta jajaran Polda Sumsel lainnya. Tidak lupa puluhan anggota Dalmas Polda Sumsel diterjunkan menjaga demo.
Dalam pernyataan sikapnya, wartawan se Palembang menolak kriminalisasi terhadap pers. Selain itu juga wartawan meminta agar penegak hukum dapat menghormati kebebasan pers dan kerja pers nasional.

Sementara itu Kabid Humas Polda Sumsel Kombes A Gofur menyatakan bahwa polisi dan pers satu. Masing-masing punya fungsi untuk mencerdaskan bangsa, khususnya masyarakat Sumsel. Aksi yang diikuti puluhan wartawan tersebut akhir bubar dengan teratur setelah penyataan sikap dibacakan dan disampaikan ke Polda Sumsel. (Jon/Sripoku)

Penasihat KPK, Abdullah Hehamahua di Trijaya

PALEMBANG – “KPK itu bukan tebang pilih, tapi tebang matang”. Kalimat ini yang paling segar di kepala saya. Talkshow kemarin bersama penasihat KPK, Bapak Abdullah hehamahua, membuat saya semakin yakin bahwa masih banyak orang baik di Indonesia. Beliau Tiba di palembang hari itu juga(18/11), setelah berkunjung ke media cetak, perjalanannya yang hanya dua hari dilanjutkan ke Trijaya FM.

Apakah kehadiran Bapak untuk meluruskan simpang siur pemberitaan mengenai KPK yang ada di media? Tidak, ia menjawab. Kehadirannya di palembang yaitu untuk memenuhi tugasnya di KPK yakni melakukan program kehumasan di badan yang terbentuk karena dianggap bahwa lembaga hukum sebelumnya yang sudah ada di Indonesia dianggap tidak mampu memperbaiki keadaan Indonesia.

Bagaimana anda melihat korupsi yang ada di Indonesia? Ia menjawab dengan analogi. Jika di di negara-negara Skandinavia sana, orang nangkap ikan itu harus dengan jala, ikannya pun hanya dapat yang kecil-kecil. tapi kalau di Indonesia, korupsi itu meraja lela, tutup mata, masukin tangan ke laut, dapat ikan besar. Seperti itulah kira-kira jumlah koruptor di Indonesia.

Bagaimana jika di Indonesia tidak ada KPK ? entah bagaimana jadinya. Diperkirakan jika KPK berjalan dengan baik dan lancar, maka dalam waktu 15 tahun lagi, Indonesia dapat menjalankan sistem yang bersih. Pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Tidak hanya melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, tetapi juga melakukan upaya-upaya pencegahan. Di Indonesia, korupsi sudah menjadi sistem, mulai dari tingkat paling rendah, hingga yang tertinggi.

Apakah KPK menyadap semua orang? Bapak Abdullah menjawabnya dengan tertawa. “Ya nggak lah,” ujarnya. Penyadapan yang dilakukan oleh KPK itu berdasarkan Undang-undang, selain itu yang diberikan kepada penyidik dan diperdengarkan di mahkamah konstitusi itu hanyalah percakapan yang memiliki kaitan dengan kasus yang sedang diselidiki. karena KPK memiliki kode etik untuk tidak boleh mempublikasikan percakapan yang di luar kasus yang sedang diselidiki.(vira)