Sumsel Waspada Flu Babi

PALEMBANG – Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumsel menetapkan status waspada terhadap penularan virus H1N1 sebagai pemicu flu babi, yang kini sudah menyebar di 76 negara di dunia. Puskesmas pun diinstrukan memberikan obat tamiflu kepada penderita dengan gejala-gejala flu berat, seperti batuk dan nyeri otot.

Peringatan itu disampaikan Kadinkes Sumsel dr Zoelkarnain Noerdin MKes pada koordinasi jajaran kesehatan di Palembang, Kamis (25/6) di lantai II Gedung Dinas Sumsel. Menurut Zoekarnain, status waspada yang dimaksud adalah kesiapan jajaran kesehatan berpusat di Palembang untuk mengantisipasi virus swine flu (flu babi) dari semua pintu masuk kota Palembang dan Sumsel. Kewaspadai ini beralasan karena 76 negara di dunia tertular flu babi bahkan di Indonesia khususnya di Bali, terdapat satu turis asing positif flu babi dan kini dirawat di RS Sangla, Bali.

Untuk antisipasi, Dinkes sudah menyebar 100.000 tablet tamiflu ke Puskesmas tersebar di beberapa kota dan kabupaten di Sumsel. “Ada pasien yang flu berat, kasih saja tamiflu,” katanya.

Zoelkarnain Noerdin juga minta jajaran Dinas Kesehatan, seperti Bapelkes, KKP (Kantor Kesehatan palabuhan), karantina, rumah sakit, dan Dinas Peternakan untuk berkordinasi sehingga informasi tetap tersambung dan masing-masing instansi mengetahui kegiatan yang sudah dilakukan.

Menurutnya, flu babi ini mendatangkan risiko terbesar terjadinya pandemi berskala besar sejak wabah avian flu yang muncul kembali pada tahun 2003 lalu dan kini menewaskan 257 orang dari 421 penderita di 76 negara. (Sripo/Fatur)

KPU Sumsel belum terima surat rekomendasi dari panwas

PALEMBANG – KPU Sumsel belum terima rekomendasi dari Panwaslu Sumsel untuk pembentukan Dewan kehormatan (DK) baru teerkait penilaian terhadap KPU beberapa kabupaten/kota yang melanggar.

Anggota KPU Sumsel Chandra puspa Mirza mengatakan panwaslu tidak tegas, karena sampai saat ini pihaknya belum menerima surat rekomendasi apapun dari panwaslu terkait pembntukan DK. Namun menurut Chandra, kalaupun nantinya surat telah diterima maka pihaknya akan mempelajarinya terelbih dahulu untuk mengetahui esensi permasalahnnya.

Sementara itu, Ketua panwaslu sumsel Ruslan Ismail ketika dimintai konfirmasinya mengakui, bahwa samapi saat ini mereka belum mengirimkan surat tersebut ke KPU. menurutnya panwaslu masih melengkapi bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa KPU tersebut. (Jon)

Beras naik, sembako secara umum Stabil

PALEMBANG – Harga beras di Palembang mulai merangkak naik sekitar 3 – 5 persen. Hal ini berdasarkan pantauan dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palembang.

Kabid Perdagangan Disperindag kota Palembang, Yustianus, mengatakan beras 20 kg bermerk yang rata-rata dijual di kisaran di 109 -112 ribu rupiah, naik menjadi 112 – 115 ribu rupiah. Sedangkan beras iliran yang semula dijual Rp. 4800 per kg menjadi 5000 per kg.
Diperkirakan kenaikan ini terkait mulai mendekatinya bulan Ramadhan. Namun menurutnya stok sendiri diperkirakan lebih dari cukup.

Sementara itu Disperidag Sumsel menyatakan, secara umum harga sembako stabil. Hanya minyak goreng yang berpotensi naik akibat naiknya harga CPO dipasaran dunia. Stabilnya harga tersebut disebabkan stoknya yang cukup bahkan sampai 3 bulan ke depan. (Burman/Fatur)

Tidak benar masyarakat Miskin banyak yang Golput

PALEMBANG – UpLINK (Urban Poor Linkage) atau jaringan Raykyat Miskin kota Palembang menilai tidak benar bahwa masyarakat marjinal sebagian besar akan Golput. Malahan berdasarkan penelitian dari UpLink sendiri , masyarakat marjinal atau miskin ini malahan selalu berpikir positif akan adanya sebuah perubahan dan merasa berkewajiban mendatangi TPS.

Menurut Koordinator Uplink Simpul Palembang, Nitra Pramiade Andini, berdasarkan penelitia mereka maka UpLink meminta bahwa jangan dijadikan justifikasi angka golput yang rata-ratal;ebih dari 20 persen berasal dari kebanyakan kaum marginal, padahal menurut Uplink yang berpotensi Golput malahan berasal dari kelas menengah yang memang sudah lebih memahami.

Pernyataan UpLink ini menanggapi pendapat FOKUS (forum komunikasi untuk Sumsel Ssejahtera) yang menyatakan bahwa kaum marjinal di Sumsel berpotensi golput. Hal ini sangat bertentangan dengan penelitian dari Up Link sendiri.

“Dari 10 ribu KK, yang tidak tertarik memilih hanya sekitar 50 orang atau hanya 0,5 persen. Pasalnya memang mereka tidak masuk dalam Daftar pemilh tetap dan berbenturan dengan pekerjaan,” ujar Nitra
Nitra menambahkan, pihaknya sendiri telah melakukan pendidkan politik sejak 1 april 2009, di daerah yang menjadi binaan mereka terutma kawasan seberang Ulu Palembang. (Rilis/Fir)