Masih ada Lurah yang hambat masyarakat untuk ikuti program Rumah Murah

PALEMBANG – Walaupun Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan telah mengumumkan pendaftaran rumah murah di kelurahan-kelurahan di Kota Palembang. Namun masih saja ada lurah-lurah yang ogah-ogahan melayani masyarakat yang ingin bertanya soal rumah murah tersebut. Mereka malahan berkata masyarakat sebaiknya langsung menanyakannya kepada pihak Pemerintah Propinsi.

Hal ini tentunya bertentangan dengan instruksi Pemerintah Propinsi yang menjadikan kelurahan sebagai tempat mendaftar bagi masyarakat yang ingin mendapatkan rumah murah ini. Asisten 3 Pemerintah Propinsi Sumsel, Aidit Aziz, menyatakan bahwa pembukaan pendaftaran tanggal 15-19 Juni. Setelah itu baru verifikasi dilakukan pemrintah priopinsi. sebelumnya sejak jauh-jauh hari pemerintah propinsi telah mengumumkan hal tersebut di media massa agar masyarakatjuga mempersiapkan diri.

Sementara itu Camat Ilir Timur I Aris saputra menyatakan pihaknya telah mengintruksikan seluruh kelurahan untuk melayani masyarakt miskin yang ingin mendapatkan rumah murah tersebut. Dia menjamin untuk diwilayahnya para lurah akan melayani masyarakat tersebut secara gratis. (Burman)

Lembaga pelayanan terbadu tindak kekerasan terhadap perempuan dibentuk

PALEMBANG – Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) bagi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak akan dibentuk. PPT ini sebagai pusat pengaduan dan advokasi korban kekerasan terhadap perempuian dan anak.

Direncanakan lembaga iniakan dilaunching pada 2 juli bertepatan pada hari bayangkara POLRI. PPT ini akan mewadahi kepolisian, WCC dan tenaga medis.

Menurut Direktur WCC Sumsel Yenni Izi, PPT akan melayani pengaduan atau pelaporan, visum dan advokasi terhadap korban kekerasan sehingga tidak perlu lagi ke poltabes ataupun lainnya. Yenni menegaskan hal ini dapat menciptakan kenyamanan tanpa ada rasa takut dalam hal pelaporan.

PPT juga dapat mempersingkat dalam hal penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan karena telah ada keterpaduan elemen yang menanganinya. (Fatur)

Daerah rawan penyelundupan limbah

PALEMBANG – Sebagian wilayah diIndonesia dikategorikan sebagai daerah rawan penyelundupan limbah. Terutama terkait adanya pelabuhan-pelabuhan tikus.

Menurut Menteri Lingkungan Hidup, Rahmat Witoelar, penyelundupan itu dalam bentuk fisik dan penyulundupan dokumen. Penyelundupan fisik itu bisa dalam bentuk bahan-bahan bekas dan limbah namun tidak sesuai dengan dokumen. Namun menurut Rahmat seharusnya menjadi peran pemerintah daerah dalam penanggulangan karena pelabuhan-pelabuhan tikus lebih dekat dengan daerah.

Dia menambahkan pihaknya hanya bisa berkoordinasikan dengan pihak armada laut untuk pengawasan. Sementara untuk diwilayah daerah menjadi kewenangan daerah. (Fatur)

Ratusan Perusahaan Diperiksa terkait pengelolaan Limbah

PALEMBANG – 750 perusahaan diperiksa terkait kurang dalam hal penanganan limbah perusahaan sehingga berdampak pada lingkungan. Hal tersebut dikemukakan Menteri lingkungan hidup Rahmat Witoelar saat berdialog dengan para pengusaha di Palembang, hari ini.

Dia mengatakan 750 perusahaan tersebut diperiksa karena buruk dalam hal pengelolaan limbah. Jika tidak segera diperbaiki menurutnya dapat dikenakan sanksi sampai pada pencabutan izin. Namun demikian menurut Rahmat , di Sumsel masih tergolong minim sekitar 11 persen, pasalnya jumlah perusahaan di Sumsel mencapai ratusan ribu perusahaan dalam sekala besar.

Sementara Kepala Badan Lingkungan Hidup Sumsel Ahmad najib mengatakan di sumsel ada 4 perusahaan yang mendapat rapor merah mulai pertambangan, perkebunan dan lainnya. Sayang Pihaknya enggan merincikan nama perusahaan tersebut. (Fatur)