Fraksi-fraksi di DPRD Kota palembang pertanyakan molornya pembanguan gedung Dewan

PALEMBANG – Tujuh Fraksi di DPRD Kota Palembang sepakat agar lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Palembang dibahas lebih lanjut melalui Panitia Khusus (Pansus). Tujuh fraksi yang menyepakati tersebut dari Golkar, PDI-P, Demokrat, PKS, PAN, PPP dan PKK.
Persetujuan itu disampaikan masing-masing juru bicara fraksi dalam rapat Paripurna tentang pandangan fraksi atas Raperda Kota Palembang.

Lima Raperda yang akan dibahas lebih lanjut itu adalah raperda mengenai pembentukan dewan adat, revisi Perda pembangunan gedung dewan di Jakabaring, Raperda pengelolaan retribusi parkir, Raperda pengelolaan retribusi Rumah Sakit BARI dan Raperda Pembinaan dan Penyaluran Migas dan Non Migas di Kota Palembang.

Paripurna dihadiri langsung Ketua DPRD Kota Palembang, Muhammad Yansuri SIP dan Walikota Palembang, Ir H Eddy Santana Putra MT.
Meskipun Lima Raperda ini sepakat dibahas dalam Pansus, namun beberapa fraksi meminta penjelasan lebih rinci mengenai retribusi pengelolaan parkir dan revisi Perda tentang pembangunan Gedung DPRD Kota yang baru.

Walikota Palembang, Eddy Santana mengatakan perlunya pembahasan lebih lanjut masalah revisi Perda pembangunan gedung dewan itu dikarenakan perda yang lama tidak mengatur masalah tender ulang berkenaan dengan pemakaian biaya tahun jamak untuk pembangunan gedung tersebut. (Sripo/Buman

Pembangunan Tempat Ibadah harus ikuti prosedur

PALEMBANG – Gubernur Sumsel Alex Noerdin mempersilahkan agama apapun untuk mendirikan tempat ibadan namun harus mematuhi prosedur yang ada. Hal ini menanggapi penolakan dari berbagai ormas islam terhadap pembangunan gereja dijakabaring yang belum mendapatkan izin.

Menurutnya pembangunan tempat ibadah harus ada rekomendasi FKUB dan izin dari warga sekitar. Jika tidak ada izin maka tempat ibadah tidak dapat dibangun. Alex menegaskan persoalan ini bukan pertentangan antar agama melainkan soal prosedur.

Ketua Forum Umat Isla, Umar Said beberapa waktu lalu saat penolakan pembangunan mengungkapkan hal senada, pembangunan tempat ibadah harus pada komunitas agamanya Rekomendasi dari FKUB. Hal ini harus dipatuhi agar tidak menimbulkan konflik antar agama. (Fatur)

Vaksin meningitis harus diganti

PALEMBANG – Gubernur Sumsel Alex Noerdin mendukung keputusan MUI pusat soal diharamkannya vaksin miningitis bagi calon jamaah haji yang mengandung enzim babi. Apalagi menurutnya hal tersebut telah dikuatkan oleh departemen kesehatan.

Alex Nordin mendesak agar pihak yang berwenang untuk dapat mengganti vaksin lainnya yang tidak mengandung enzim babi.

Menurutnya pihaknya tidak mempunyai kapasitas soal kebijakan mengganti vaksin tersebut. Alex noerdin mengharapkan janganlah jamaah haji diberikan vaksin miningitis yang jelas diharamkan.

Walaupun demikian pihaknya mengharapkan calon jamaah haji tidak resah soal vaksin yang mengandung enzim babi ini. Dan lebih baik menunggu apa keputusan dari depag ataupun depkes. (Fatur)