Pemprov siapkan ABT

PALEMBANG – Pemprov Sumsel menyiapkan anggaran belanja tambahan ABT sebesar 260 milyar rupiah. Saat ini tinggal menunggu pembahasan dan penetapan dari DPRD pemprov sumsel.

Menurut Wakil Gubernur Sumsel Eddy Yusuf, semua instansi mendapat alokasi anggaran dari ABT tersebut, namun didominasi oleh perbaikan-perbaikan jalan dan pembebasan-pembebasan lahan untuk pembangunan.

Sementara, Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan pemprov Eddy Hermanto mengatakan alokasi untuk pembebasan lahan berkisar 20 milyar untuk pembebasan lahan lapangan golf jakabaring, pembabasan lahan musi II dan juga lainnya.(Fatur)

Polda Siap amankan Pilpres

PALEMBANG – Polda Sumsel siap mengamankan proses Pemilu Presiden. Pengamanan dilakukan mulai proses kampanye hingga pemungutan suara 8 juli mendatang.

Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes polisi Abdul Ghofur mengatakan 3/4 kekuatan kepolisian dari 12 ribu aparat dikerahkan untuk mengamankan pilpres. Pengaman intensif diterapkan pada saat kampanye karena akan melibatkan masa yang besar.

Sementara itu, untuk pemungutan suara juga diterapkan ditiap tps baik itu pengamanan terbuka ataupun tertutup. Pihaknya juga bertkoordinasi dengan TNI dan juga polpp dalam hal pengamanan pemilu. (Fatur)

Surat Edaran rumah murah baru disosialisasikan

PALEMBANG – Pengumuman Rumah murah program pemprov baru mulai disosialisasikan besok, namun demikian surat rekomendasikan hari ini telah dikeluarkan oleh pemprov.

Menurut Asisten Kesejahteraan Rakyat, Aidit Aziz, setelah pengumuman resmi ini diharapkan masyarakat yang ingin mendaftar dapat menghubungi kelurahan guna mengetahui persyaratan. Terkait keluhan warga soal pihak kelurahan yang belum banyak mengetahui soal program ini menurut aidit azis suatu hal yang wajar sebab surat rekomendasi baru akan dikirim hari ini.

Pendaftaran rumah murah secara resmi baru dilakukan 15 juni mendatang. Dan pihak kelurahan hanya menerima pendaftaran tidak berhak untuk menyeleksi. Hal yang sama juga kecamatan hanya meneruskan hasil pendaftaran dari kelurahan ke pemprov.

Sementara yang menyeleksi adalah tim dari pemprov dibawah jajaran kesra. Namun jika pendaftara membludak kemungkinan sistem pengundian akan diterapkan. (Fatur)

Dewan Targetkan 14 Agustus Pekerjaan Tuntas

PALEMBANGDPRD Sumsel mentargetkan paling lambat 14 Agustus 2009 tugas-tugas kedewanan telah selesai. Setelah itu tinggal menunggu berakhirnya masa jabatan sebagai anggota DPRDProvinsi Sumsel periode 2004-2009. Menurut Ketua DPRDProvinsi Sumsel Zamzami Achmad, saat ini masih ada tiga pekerjaan yang harus diselesaikan dewan periode sekarang.

Pertama soal APBDPerubahan 2009, kedua mengenai Perda Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumsel dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ)Sumsel 2008.

“Paling lambat 14 Agustus 2009 tiga tugas tersebut dapat diselesaikan dan dituntaskan. Bila tiga item itu selesai, artinya tidak ada lagi pekerjaan yang tersisa,” kata Zamzami yang ditemui di DPRDProvinsi Sumsel.

Dikatakan bahwa yang saat ini sudah siap dibahas adalah mengenai RAPBDPerubahan 2009. Eksekutif telah menyampaikan bahan-bahan mengenai perubahan anggaran tersebut meski jumlah secara rinci belum diketahui besaran perubahan anggaran. “Besok akan dilakukan rapat panitia musyawarah DPRDProvinsi Sumsel untuk membahas jadwal persidangan mengenai RAPBDPerubahan 2009,” tegas Zamzami.(sripo/Jon)

Perawat Sumsel Tuntut Pengesahan RUU Keperawatan

PALEMBANG – Ratusan tenaga perawat dari beberapa rumah sakit dan mahasiswa dari jurusan keperawatan, Senin (8/6), berunjuk rasa di DPRDProvinsi Sumsel. Mereka menuntut segera disahkannya RUUKeperawatan menjadi undang-undang oleh DPRRI. Dengan UU tersebut maka akan dapat melindungi profesi perawat di Indonesia. Selain itu juga melindungi pasien yang ditangani perawat di rumah sakit.

Aksi dari perawat dan mahasiswa keperawatan tersebut berlangsung sekitar pukul 10.00 dipimpin oleh Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)Sumsel A Djauhari. Mereka langsung disambut oleh Ketua DPRDProvinsi Sumsel Zamzami Achmad dan Wakil Ketua DPRDSumsel Bihaqqi Soefyan. Menurut Djauhari, desakan yang disampaikan tersebut menindaklanjuti desakan yang disampaikan sekitar setahun lalu. Intinya meminta agar RUU Keperawatan yang kini mengendap di DPRRI segera disahkan.

“Mogok kerja menjadi alternatif terakhir bila RUUtetap tidak disahkan oleh DPRRI,” kata Djauhari.
Dijelaskan bahwa praktek keperawatan di Indonesia belum dilindungi secara hukum. Padahal para tenaga keperawatan butuh perlindungan hukum. Selain itu UUKeperawatan juga melindungi hak-hak pasien yang ditangani perawat.
“Jangan sampai kejadian yang menimpa Prita Mulyasari terulang kembali,” kata Djauhari.

Sementara itu Zamzami mengatakan, sependapat dengan aspirasi masyarakat. Perawat dinilai banyak menjalankan tugas-tugas kemanusiaan.

“Oleh karena itu aspirasi para perawat segera disampaikan ke Jakarta. Kami akan membuat surat ke Jakarta untuk menindaklanjuti aspirasi. Saya harapkan bisa direalisasikan sebelum akhir masa jabatan kami,” ujar Zamzami. (Sripo/Jon)