Menteri ESDM Resmikan jaringan pipa Gas Kota

PALEMBANG – Pasca penandatangan nota kesepahaman (MoU) pemasokan gas dengan Pemerintah Kota Palembang dan Pemerintah Surabaya dengan PT Medco E&P Indonesia dan Lapindo Brantas Inc akhir Maret 2009, Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro mengatakan, gas kota di Palembang akan beroperasi pada tahun 2010

Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) mengatakan itu pada kunjungan meninjau lokasi wilayah penerima gas kota di Kelurahan Lorok Pakjo dan Kelurahan Siring Agung, Kamis (4/6) bersama Dirjen Migas Evita H. Legowo, Kepala BP Migas R. Priyono, Kepala BPH Migas Tubagus Haryono, Direktur Utama PT PGN Hendi Priyo Santoso bersama Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin dan Walikota Palembang Eddy Santana Putra.

Menurut Menteri Purnomo Yusgiantoro, “Gas kota ini tahun 2010 sudah bisa beroperasi dan dimanfaatkan oleh rumah tangga di kota Palembang. Setelah infrastruktur terbangun swasta akan kita ajak terlibat.”

Dirjen Migas Departemen ESDM Evira H. Legowo menjelaskan bahwa pembangunan jaringan gas kota ini merupakan proyek pemerintah yang didanai dari APBN.

“Untuk pengadan gas kot, pemerintah memilih kota yang memiliki ada sumber gas dan telah memiliki infrastruktur. Maka pada tahun 2009 pilihannya adalah Kota Palembang dan Kota Surabaya. Untuk Palembang pasokan gas berasal dari PT Medco dan Surabaya dari PT Lapindo Brantas,” ujarnya.

Sementara itu menurut Direktur Utama PT PGN Tbk Hendi Priyo Santoso, pada pembangunan gas kota tahun 2009 di dua kelurahan dalam kota Palembang, akan ada 4.200 rumah yang akan tersambung dengan jaringan gas kota.

Sebelumnya dalam nota kesepahaman (MoU) pemasokan gas PT Medco E & P Indonesia disepakati akan memasok gas hingga 1 juta kaki kubik (mile-mile standard cubic feet per day/MMSCFD) untuk 4.200 rumah tangga di kota Palembang dan dengan PT Lapindo Brantas akan memasok 2 MMSCFD untuk 3.200 rumah tangga di Surabaya.

Walikota Palembang Eddy Santana Putra mengatakan, gas kota untuk rumah dan industri di ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini sudah ada sejak tujuh tahun lalu, namun jumlahnya masih sangat terbatas.

“Kedepan kami berharap pasokan gas kota dapat memenuhi kebutuhan energi lebih dari 50 persen masyarakat di Palembang. Kalau bisa terjangkau seluruh rumah tangga bisa memanfaatkan gas kota.” kata Eddy (Rep)

Pendaftaran Rumah Murah Akhirnya Dibuka

PALEMBANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel akhirnya resmi membuka pendaftaran rumah murah mulai 15-19 Juni, di tiap-tiap kelurahan di Palembang.

Hal ini untuk memastikan program rumah murah akan terus berjalan. Persyaratan pendaftaran sendiri dibagi dua kelompok,pertama untuk pekerja sektor non formal sebanyak 1.000 unit rumah tipe 21/90, maksimal berusia 45 tahun, sudah bekeluarga, surat pernyataan belum punya rumah sendiri yang diketahui oleh RT/Lurah setempat, memiliki KTP/KK berdomisili di Palembang sekurang-kurangnya tiga tahun atau keterangan domisili, dan melampirkan surat pernyataan mampu membayar cicilan perhari/ bulan yang diketahui ketua RT.

Untuk kelompok kedua,yakni tipe rumah 36/120 yang diperuntukkan bagi PNS/Guru, dengan masa kerja minimal 10 tahun,usia maksimal 45 tahun,sudah berkeluarga,belum memiliki rumah sendiri,belum manfaatkan Bapertarum/KPR,memiliki KTP dan KK,tidak pernah terkena sanksi disiplin berdasarkan PP30/1980, serta surat pernyataan sanggup bayar dan adasuratrekomendasiatasan.

Asisten III Bidang Kesra Setdaprov Sumsel Aidit Aziz dalam rapat koordinasi dan pembukaan pendaftaran rumah murah,di Bina Praja Pemprov Sumsel, kemarin, mengatakan pembukaan pendaftaran rumah murah tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumsel, No 364 kpts 7279 tentang kriteria rumah murah.

”Jadi, secara resmi pendaftaran rumah tidak pakai formulir khusus, karena takut disalahgunakan, dan surat pernyataan ditulis tangan,” kata Aidit dalam rapat yang dihadiri para camat dan lurah se-Kota Palembang. Aidit menjelaskan,rencananya untuk 1.000 unit rumah tipe 36/120 yang diperuntukkan bagi PNS/guru akan dibangun di Jakabaring.

Sedangkan 1.000 unit rumah tipe 21/90 untuk sektor non formal yakni masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) seperti tukang becak, buruh, tukang ojek dan lainnya, rencananya dibangun di Jalan Jepang (TPA II), Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati.

”Nanti, 8 Juni (pendaftarannya) kami umumkan di media massa, termasuk kapan pendaftaran resmi dan syarat-syaratnya,” ungkapnya seraya menjelaskan, bagi guru/PNS pendaftaran dapat melalui Diknas Prov Sumsel. Dia menuturkan, dari rapat tersebut, pihaknya juga meminta kepada seluruh camat, agar segera mensosialisasikan pendaftran rumahmurahinikepadalurahmasingmasing, sehingga warga yang tidak mampu dapat segera mendaftar.

Untuk seleksinya sendiri akan diserahkan kepada tim rumah murah dari Pemprov Sumsel. Sedangkan lurah dan camat hanya sebatas menampung pendaftaran rumah murah. Saya kira antusias masyarakat tinggi. Mungkin yang daftar bisa-bisa sampai 20.000 orang,” kata Aidit optimistis. Menurut Aidit, penerima rumah murah akan ditentukan dari Pemprov Sumsel berdasarkan kelengkapan berkas dan persyaratan yang sudah ditentukan.

Bagi yang berhak mendapatkan rumah murah bakal ditentukan berdasarkan surat keputusan. Sementara itu,Direktur Utama Bank Sumsel Asfan Fikri Sanaf berharap, pihaknya dapat dilibatkan dalam seleksi rumah murah itu.”Kami minta agar seleksi (penerima rumah murah) satu pintu,” ungkapnya.

Asfan menjabarkan, rincian harga rumah murah untuk tipe 36/120 harganya Rp32.500.000, karena tanahnya hibah dari Pemprov Sumsel. Dari harga tersebut dibantu pinjaman uang muka dari Bapertarum Rp10 juta,dan mendapatkan sumbangan uang muka dari Menpera Rp11,5 juta.

Setelah dikurangi, sisanya Rp11 juta menjadi tanggungan KPR yang harus dicicil selama 10,dengan bunga 9%.Dengan begitu, perharinya PNS dapat mengangsur sekitar Rp10.000 perhari. Sedangkan untuk rumah tipe 21/90 bagi sektor non formal harga rumah Rp23.000.000,dan sumbangan uang muka dari Menpera Rp11,5 juta. Sehingga, kredit KPR tinggal Rp11,5 juta yang dapat diangsur selama 15 tahun, dengan harga cicilan sekitar Rp5.000 perhari. (Seputar Indonesia)