Jumlah TPS Pilpres di Sumsel Menyusut

1 06 2009

PALEMBANG – Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang akan dipergunakan dalam Pilppres 2009 di Provinsi Sumsel menyusut dari TPS pada Pemilu Legislatif 2009 lalu. Namun jumlah penyusutan TPS itu tak signifikan, hanya 418 TPS dari 16.286 TPS. Dengan demikian jumlah TPS yang akan digunakan pada 8 Juli 2009 adalah 15.472 TPS.

“Pengurangan tersebut karena ada penggabungan sejumlah TPS di Provinsi Sumsel,” jelas anggota KPUProvinsi Sumsel, Ong Berlian.
Menurut Ong, penggabungan tersebut karena jumlah pemilih per TPS menjadi 800 orang untuk pilpres 2009 mendatang. Sedangkan jumlah pemilih per TPS pada pemilu lalu adalah 500 orang.

“Jadi TPSyang jumlahnya tidak sampai 800 orang pemilih digabungkan,” ujar Ong.

Sedangkan untuk jumlah PPSditingkat kelurahan/desa sebanyak 3.088 PPS. Untuk PPK ditingkat kecamatan sebanyak 212 PPK. Ong juga menjelaskan, pemilih se Sumsel yang akan mengikuti pilpres sebanyak 5.320.731 pemilih. Jumlah tersebut bertambah 128.338 orang pemilih.

Dari 15 kabupaten/kota di Sumsel, Kota Palembang masih merupakan daerah yang terbanyak pemilihnya, yakni 1.076.290 pemilih. Daerah yang paling sedikit pemilihnya adalah Pagaralam sebanyak 94.494 orang pemilih. (Sripo/Jon)





4000 KK Akan Dialiri Gas Kota

1 06 2009

PALEMBANG – Pada tahun ini Pemerintah kota akan memasang 4000 ribu sambungan gas kota di kota Palembang. Pelaksanaanya akan ditinjau langsung oleh Menteri ESDM, Purnomo Yusgiantor kamis esok.

Sekda kota Palembang, Marwan Hasmen saat rapat koordinasi denganWakil Gubernur Sumsel mengatakan, 4000 sambungan gas kota tersebut akan dipasang di 4000 kk dikelurahan lorok Pakjo dan Siring agung. Saat ini tender telah selesai dilaksanakan yang menelan anggaran sekitar 80 milyar dari APBN.

Menurut Marwan Hasmen, di kota Palembang yang telah teraliri gas kota baru 1,5 persen dari 322 ribu kk.

Pelaksana gas kota ini yang baru ini akan dikelola oleh BUMD pemkot yaitu SP2J. Sehingga keuntungan dapat dinikmati oleh pemerintah kota. Gasnya sendiri akan dialiri oleh gas dari Medco. (Fatur)





2900 Penerima BLT terancam digugurkan.

1 06 2009

PALEMBANG -Sekitar 2947 rumah tangga sasaran (RTS) penerima Bantuan langsung Tunai (BLT di 5 kabupaten/Kota tidak mengambil BLT tahun ini. Semuanya terancam tidak diajukan kembali jika program ini diteruskan.

Supervisor BLT Kantor Pos Palembang, Imron Rusdi mengatakan, kuota BLT di 5 kabupaten/ kota berjumlah 360. 506 RTS, yang tersebar di 5 kabupaten/kota yaitu Palembang, Banyuasin, Muba, Ogan Ilir dan OKI.
Dengan konidis itu,menurut imron, uang sisa sekitar 500-an juta rupiah beserta data penerima BLT tersebut segera diserahkan kepada Departemen Keungan untuk dievaluasi.

Imron menambahkan, PT. Pos sendiri telah maksimal mensosialisasikan pencairan dana BLT ini. Selain tiu, Pt Pos juga telah menggunakan dua pola dalam pencairannya, yaitu di kantor pos langsung dan juga dengan pembagian langsung di kantor kelurahan ataupun komunitas itu berada. (burman)





Cikungunya Melanda 2 Kabupaten Di Sumsel

1 06 2009

PALEMBANG – 160 orang di kawasan Batu Marta yang ada didua kabupaten yaitu OKU Timur dan OKU Induk terserang cikungunya. Namun hingga saat ini belum ada penanganan dari jajaran pejabat setempat.

Hal ini berdasarkan hasil tinjauan Wakil Gubernur Sumsel ke kawasan Batu Marta OKU Timur hari minggu lalu.

Menurutnya, hampir seluruh desa di kawasan transmigrasi Batu Marta OKU Induk terdapat kasus cikungunya yang disebabkan oleh nyamuk. Menurut edi yusuf warga setempat telah melaporkan ke dinas kesehatan setempat namun belum ada tindakan penanganan. Gejala cikungunya ini awalnya berasal dari Batu Marta Oku Timur yang saat ini telah menyebar ke OKU induk.

Hingga saat ini belum jelas jumlah penderita cikungunya yang ada di dua daerah tersebut. Wakil Gubernur Eddy Yusuf meminta pejabat daerah setempat segera melakukan tindakan.

Wagub merasa prihatin jika hal ini tidak segera ditangani karena dikhawatirkan dapat menyebar. Pihaknya juga meminta dinas kesehatan pemprov segera menindaklanjuti hal ini dan berkoordinasi dengan pejabat daerah. (Fatur)